Jumat, 06 Nov 2026 21:33 WIB

DJP Akan Kaji Ulang Kenaikan Pajak PPN 12 Persen

Foto: Ilustrasi Pajak
Foto: Ilustrasi Pajak

selalu.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mempertimbangkan fatsun politik dan kondisi ekonomi.

Lantaran begitu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo mengatakan, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, PPN 12 persen ini akan melihat adanya transisi pemerintah baru.

"Namun berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan oleh karena itu perlu ada fatsun politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan tarif PPN 12 persen ini," terang Suryo, Selasa (26/3/2024).

Adapun kenaikan PPN tersebut, telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12 persen diberlakukan sesuai jadwal pada 1 Januari 2025.

"Jadi di sisi yang lain kita terus mengkaji kondisi ekonomi yang ada sekeliling dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan PPN ini kedepan," jelasnya.

Meskipun demikian, pemerintah nantinya akan mengkaji ulang aturan PPN 12 persen ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Dengan begitu, kebijakan PPN 12 persen masih jauh dari kata keputusan resmi sebelum pemerintahan baru mulai berkuasa.

"Jadi betul-betul kami masih menunggu perkembangannya akan seperti apa diskusi berikutnya," tukasnya.

Baca Juga: Dirjen Pajak Sita 230 Aset Penunggak hingga Rp24,9 Miliar di Jatim

Editor : Ading
Berita Terbaru

Polisi Bongkar Pabrik Oli Palsu Beromzet Rp260 Juta di Mojokerto, Ini Mereknya

Atas ungkap ini, polisi mengimbau masyarakat dan pemilik bengkel agar lebih waspada saat membeli oli kendaraan, dengan memastikan logo SNI dan izin NPT resmi.

Mitos Naga Putih dan Emas di Balik Erupsi Gunung Semeru

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara.

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Kini Level Siaga

Erupsi kali ini meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah tenggara atau Besuk Kobokan.

Kasus Hibah Pokmas Jatim: Jaksa KPK Ultimatum Anwar Sadad Hadir di Sidang Minggu Depan!

Jaksa menegaskan tidak akan main-main jika Anwar Sadad mangkir dari kewajiban hukumnya. Pihaknya siap melakukan pemanggilan paksa.

Era Baru Layanan RSUD Jatim: Mulai dari KRIS, Sistem iDRG hingga Kelola Keuangan Pakai AI

Rumah sakit juga wajib memvalidasi data pasien melalui NIK terintegrasi Dukcapil dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. 

Kisah Pilu Warga Madiun Bayar Utang Bank Orang Lain Rp170 Juta, Rumah juga Terancam Dilelang

Langkah berat itu terpaksa ia tempuh semata-mata demi pertahankan rumah tinggalnya di Sukomoro, Nganjuk yang ia beli secara sah sejak 13 tahun lalu.