KPU dan Bawaslu Surabaya Diancam Demo Tiga Hari Berturut-turut, Ini Penyebabnya
- Penulis : Ade Resty
- | Minggu, 03 Mar 2024 14:26 WIB
selalu.id - Kecewa dengan kinerja KPU dan Bawaslu Surabaya dalam menggelar Pemilu 2024, Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi tiga hari berturut-turut di depak kantor penyelenggara pemilu tersebut.
Ketua Umum AMI, Bahaiki Akbar mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera menggelar aksi demo besar-besaran, selama tiga hari-hari berturut-turut, mulai Rabu tanggal 6 dan Jumat, 8 Maret 2024.
Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih
Ia menilai bahwa KPU dan Bawaslu tidak profesional dalam menangani laporan-laporan dugaan kecurangan.
"Kami akan menggelar aksi demo besar-besaran selama tiga hari berturut-turut, KPU dan Bawaslu tidak profesional terkesan lamban untuk menindaklanjuti laporan dari AMI," tegasnya, melalui keterangan rilisnya, Minggu (3/2/2024).
Terlebih lagi, Bahaiki menyampaikan laporan-laporannya tidak digubris, salah satunya terkait oknum Bacaleg berijazah SMP lolos dan mengikuti pemilu 2024 sebagai caleg DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan
"Sangat mencolok KPU Kota Surabaya diduga membiarkan oknum Bacaleg berijazah SMP lolos dan mengikuti pemilu 2024," ujarnya.
Tak hanya itu, Bawaslu Surabaya juga lamban menangani kasus laporan seperti dugaan Money Polityc yang dilakukan oleh oknum caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Timur, Caleg DPRD Prov Jatim Dapil 1 Jawa Timur, dan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 2 Surabaya.
Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya
Dalam aksinya, AMI membawa sejumlah tuntutan, diantaranya meminta diskualifikasi oknum caleg yang menggunakan ijazah SMP, penjarakan oknum Caleg DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD Surabaya yang melakukan Money Polityc. Kemudian, copot dan pecat KPU dan Bawaslu di Surabaya serta seluruh jajarannya,
"Kami laksanakan karna kami sebagai rakyat Indonesia tidak menginginkan para pemimpin yang lahir dari Money Polityc (Serangan Fajar)," pungkasnya.
Editor : Arif Ardianto
