Sabtu, 22 Jun 2024 22:49 WIB

Pajak Hiburan Naik 75 Persen, Pengusaha Pariwisata: Ini Diskriminatif

Foto ilustrasi

Foto ilustrasi

selalu.id - Dewan Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) menilai aturan pajak hiburan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) diskriminatif.

Ketua Umum DPP GIPI Hariyadi BS Sukamdani menilai aturan ini dibuat tidak sesuai prosedur yang seharusnya. Pihaknya menyesalkan hal ini bisa terjadi.

Menurutnya, aturan yang diprotes adalah besaran pajak 40-75 persen. Dalam pasal 58 ayat (2) ditetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa paling rendah 40 persen, dan paling tinggi 75 persen.

"Kita ya menyesalkan, itu dulu konsultasi publik itu kan udah prosedural protokol, kenapa nggak. Saya nggak tahu dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan yang dulu. Di sana juga nggak ngomong, DPR juga nggak ajak bicara, akhirnya begini situasinya," kata Hariyadi seperti dikutip, Sabtu (10/2/2024).

Oleh karena itu pihaknya bakal mengirimkan surat edaran (SE) yang meminta pelaku industri pariwisata membayar PBJT berdasarkan aturan lama, yakni sebesar 10 persen. Pengusaha menganggap pasal 58 ayat (2) itu diskriminatif.

"Posisi kita bahwa kita yang kita tolak diskriminasi terhadap 5 sektor itu. Karena semuanya itu tarifnya maksimal 10 persen sudah turun," cetusnya.

Kendati demikian, pihaknya sebenarnya setuju dengan aturan pemerintah. Namun dia berujar perlu menyelamatkan sektor pariwisata yang telah membuka banyak lapangan kerja.

"Aturan setuju, tapi aturan dimulai nggak bener gimana sih. Kalau aturan dibuat bener dari awal kan nggak gini ceritanya. Kalau seperti ini kan kami bukan mau aneh-aneh kami mau selamatkan perusahaan yang memberi lapangan kerja ini," sebutnya.

Dia menambahkan, SE dikeluarkan sampai menunggu proses gugatan soal pajak hiburan. Ia berujar jika aturan diteruskan maka bisa mematikan pengusaha.

"Jadi posisi kita gitu, kalau ini diteruskan mati semua. SE kami begitu, posisi kami adalah membayar sementara sampai putusan MK diputuskan, sementara membayar pakai tarif lama dulu," pungkasnya.

Editor : Ading