Senin, 02 Feb 2026 22:55 WIB

ECJWO Serukan Bacawali Surabaya Harus Berkomitmen Anti Korupsi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 02 Mar 2020 11:18 WIB

Surabaya - Lembaga anti korupsi, East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJWO) menyerukan kandidat bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk berkomitmen pada anti korupsi.

Ketua ECJWO, Miko Saleh mengatakan, dari beberapa kandidat yang muncul, hanya satu yang berkomitmen pada gerakan anti korupsi, yakni Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Jujur, hanya pak Maryadi yang berani terang - terangan melawan korupsi di pemerintahan. Untuk itu, patut kita dukung penuh 100 persen,"katanya dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi, Senin (02/03/2020).

Nama - nama Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Surabaya yang mencuat ke permukaan diantaranya pensiunan polisi Irjen Pol (Purn) Mahcfud Arifin (mantan Kapolda Jatim), Whisnu Sakti Buana (Wawali Surabaya), Puti Guntur Sorkarno serta Eri Cahyadi (Bappeko Kota Surabaya).

Miko menambahkan, agar bacawali yang maju dapat meneruskan tongkat estafet kepempinan Wali kota Risma yang mempunyai komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

"Saya tegaskan bagi Bacawali Surabaya harus punya konsep tata kelola pemerintahan berbasis anti korupsi,"tegasnya.

Apa yang sudah dikerjakan oleh Risma, lanjut Miko, patut diteruskan, seperti infrasturktur jalan, sanitasi dan taman. Begitu juga pendidikan, warga miskin dan kesehatan.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur maka saya minta Bacawali tingkatkan lagi, juga tak lupa meningkatkan sumber daya," tuturnya.

"Karena Korupsi dan pungli sangat menghambat Investasi, melemahkan Daya saing dan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Namun ia menilai bahwa masih ada masalah -masalah lain yang perlu diselesaikan. Terutama masalah pengelolahan aset kota. Banyak tanah-tanah milik pemerintah dikuasai mafia.

Baca Juga: Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

"Saya melihat bahwa masalah tanah masih perlu pembenahan. Saya melihat bahwa kewibawaan Pemkot Surabaya dikalahkan oleh mafia-mafia dan spekulan tanah Surabaya," tegasnya.

Hal lain yang menjadi pekerjaan rumah di Surabaya adalah masalah perizinan. Menurut Miko banyak permasalahan seputar wilayah itu.

"Masalah perizinan juga masuk kategori mendapat perhatian juga. Jangam sampai tragedi Jalan Gubeng Ambles terulang," pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Perkuat Keandalan Pasokan Gas Bumi di Jatim, BPH Migas Dorong Roadmap FSRU

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan gas untuk sektor industri, kelistrikan, dan rumah tangga.