Kamis, 04 Jun 2026 09:42 WIB

ECJWO Serukan Bacawali Surabaya Harus Berkomitmen Anti Korupsi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 02 Mar 2020 11:18 WIB

Surabaya - Lembaga anti korupsi, East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJWO) menyerukan kandidat bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk berkomitmen pada anti korupsi.

Ketua ECJWO, Miko Saleh mengatakan, dari beberapa kandidat yang muncul, hanya satu yang berkomitmen pada gerakan anti korupsi, yakni Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Jujur, hanya pak Maryadi yang berani terang - terangan melawan korupsi di pemerintahan. Untuk itu, patut kita dukung penuh 100 persen,"katanya dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi, Senin (02/03/2020).

Nama - nama Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Surabaya yang mencuat ke permukaan diantaranya pensiunan polisi Irjen Pol (Purn) Mahcfud Arifin (mantan Kapolda Jatim), Whisnu Sakti Buana (Wawali Surabaya), Puti Guntur Sorkarno serta Eri Cahyadi (Bappeko Kota Surabaya).

Miko menambahkan, agar bacawali yang maju dapat meneruskan tongkat estafet kepempinan Wali kota Risma yang mempunyai komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

"Saya tegaskan bagi Bacawali Surabaya harus punya konsep tata kelola pemerintahan berbasis anti korupsi,"tegasnya.

Apa yang sudah dikerjakan oleh Risma, lanjut Miko, patut diteruskan, seperti infrasturktur jalan, sanitasi dan taman. Begitu juga pendidikan, warga miskin dan kesehatan.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur maka saya minta Bacawali tingkatkan lagi, juga tak lupa meningkatkan sumber daya," tuturnya.

"Karena Korupsi dan pungli sangat menghambat Investasi, melemahkan Daya saing dan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Namun ia menilai bahwa masih ada masalah -masalah lain yang perlu diselesaikan. Terutama masalah pengelolahan aset kota. Banyak tanah-tanah milik pemerintah dikuasai mafia.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Saya melihat bahwa masalah tanah masih perlu pembenahan. Saya melihat bahwa kewibawaan Pemkot Surabaya dikalahkan oleh mafia-mafia dan spekulan tanah Surabaya," tegasnya.

Hal lain yang menjadi pekerjaan rumah di Surabaya adalah masalah perizinan. Menurut Miko banyak permasalahan seputar wilayah itu.

"Masalah perizinan juga masuk kategori mendapat perhatian juga. Jangam sampai tragedi Jalan Gubeng Ambles terulang," pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.