Rabu, 22 Jul 2026 18:28 WIB

Kasus Bayi Stunting Turun 300 Persen di Surabaya, Eri Cahyadi: Harus Nol

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Des 2021 15:30 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Surabaya (selalu.id) - Kasus bayi stunting di Surabaya terus menurun. Ini berdadar data Dari Pemerintah Kota Surabaya. Tercatat, kasus bayi stunting di 31 Kecamatan di Surabaya menurun hingga 300 persen lebih.

Keberhasilan ini tak lepas dari upaya Pemkot Surabaya melalui program Jago Ceting (Jagoan Cegah Stunting) bekerjasama oleh Tim Penggerak (TP) PKK untuk menyasar setiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan sosialisasi.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

"Termasuk membedah masalah, dan memberikan solusi agar segera dilakukan penanganan yang dibutuhkan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (7/12/2021).

Eri menyampaikan, bahwa triwulan sebelumnya, angka stunting di 31 kecamatan Surabaya mencapai 5.727 kasus dan turun 300 persen lebih menjadi 1.785 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total warga KTP Surabaya dan non-KTP Surabaya atau domisili.

"Dalam waktu tiga bulan ini, ada bayi stunting yang memang ternyata ada yang KTP Surabaya dan bukan KTP Surabaya. Ada (warga luar) yang baru masuk (Surabaya) dan berubah KTP Surabaya. Nah, ini posisinya berarti harus dicek," ujarnya.

Penanganan stunting yang dilakukan pemkot, lanjut Eri, menunjukkan hasil yang signifikan selama tiga bulan terakhir. Dengan pengalaman ini, stunting bisa diturunkan dari 5.727 kasus ke 1.785 kasus. Jadi pada posisi-posisi inilah yang bisa lakukan (pemetaan), dari 1.785 itu akan dpisahkan lagi.

"Kita sentuh dalam tiga bulan terakhir, maka dalam tiga bulan ke depan (stunting) harus titiknya nol," jelasnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. Termasuk, warga yang baru pindah ke Surabaya ketika balitanya mengalami gizi buruk atau stunting.

"Kalau ada warga non Surabaya yang pindah KTP Surabaya, maka harus diberi tanda. Ketika dia (balitanya) mengalami gizi buruk atau stunting, berarti secara otomatis bukan salah kita," tuturnya.

Selain itu, langkah pemetaan balita stunting itu dilakukan supaya intervensi yang diberikan pemkot, benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Jadi jangan sampai Surabaya yang menyediakan anggaran tapi bukan untuk orang Surabaya. Ketika tahu di Surabaya semuanya gratis dan disentuh, warga berbondong-bondong pindah ke Surabaya. Ini yang saya tidak ingin, makanya data harus kuat," terangnya.

Eri meminta, kepada seluruh jajarannya baik di tingkat Perangkat Daerah (PD) terkait maupun kecamatan dan kelurahan, agar terjun langsung ke lapangan.

"Nanti dari 1.785 dipetakan lagi mana yang baru pindah, mana yang bukan KTP Surabaya. Nanti biar kedepannya kita benar-benar tahu yang Surabaya harus kita jadikan nol persen (stunting) tiga bulan ke depan," tegasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.