Pengamat Politik UNAIR Sebut Vote Buying Masih Terjadi Jelang Pemilu 2024

selalu.id - Pengamat Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Ucu Martanto menyoroti adanya perubahan pola politik uang sedang terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ucu mengungkapkan beberapa pandangan yang kritis dan mendalam terkait potensi politik uang 'Vote Buying' tersebut.

Menurutnya, jejak praktik Vote Buying masih terlihat dalam menuju pemilu 2024.

Baca Juga: TikTok Bukan Dalang Sepinya Pasar, Pengamat UNAIR: Pemerintah Harusnya Ajarkan Digital Marketing

"Saya rasa praktik 'vote buying' tetap ada dalam pemilu 2024, meskipun ada upaya untuk mengubahnya. Salah satu faktor penentu adalah sistem pemilihan dan intervensi pemerintah dalam mencegah kecurangan," jelas Ucu, melalui rilisnya, Selasa (22/8/2023).

Ucu juga menilai bahwa era digital saat ini telah mengubah banyak hal, termasuk kampanye politik. Meskipun hukum melarang calon kandidat memberikan uang kepada para pemilih guna mendapatkan suara, kata dia, pentingnya peran lembaga pengawas dan juga generasi Z yang terampil dalam teknologi.

Hal itu untuk mengawasi agar politik uang tak berkembang di ranah digital. Dalam menghadapi kemajuan teknologi, juga pentingnya pengawasan terhadap kampanye digital.

"Kampanye saat ini memasuki ranah digital, seperti giveaway. Meskipun terdapat larangan memberikan imbalan uang kepada calon pemilih, peran Bawaslu, Panwaslu, serta generasi Z dalam mengawasi trik kampanye digital menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memitigasi dampak politik uang," ungkapnya.

Lebih lanjut Ucu juga menjelaskan terkait dampak politik uang pada demokrasi dan representasi seorang Pemimpin terpilih melalui politik uang mungkin lebih fokus pada pengembalian modal.

"Itu yang bisa berdampak pada kebijakan yang mendukung mereka,"jelasnya.

Baca Juga: Begini Tanggapan Rektor UNAIR Soal Penghapusan Skripsi

Dalam mengatasi dampak negatif politik uang pada integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi di pemilu 2024, Ucu menegaskan beberapa langkah konkrit salah satunya penyelenggara pemilu perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi, dan perlu gerakan penyadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.

"Akuntabilitas dana partai serta pemeriksaan kekayaan pemimpin dan partai pengusung juga menjadi langkah penting," tegasnya.

Tak hanya itu, Ucu menyarankan formulasi sistem pemilu yang demokratis tanpa peluang kecurangan perlu diterapkan.

"Transparansi dalam perekrutan partai politik dan pendidikan politik yang komprehensif juga harus diperhatikan untuk menjaga integritas pemilu,” sebutnya.

Baca Juga: Kampanye Politik di Kampus Diizinkan, Begini Dampaknya

Ia menambahkan pentingnya sinergi antara berbagai elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga partai politik.

Dalam era yang semakin kompleks, tantangan politik uang menjadi panggilan bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

"Kita harus mengubah pandangan bahwa politik uang adalah hal yang biasa. Bersama-sama, kita dapat menjaga integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi," pungkasnya.