50 Persen Lansia Surabaya Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik, Ini Kendalanya

selalu.id - Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya mencatat hingga saat ini perekaman KTP-Elektronik (KTP-El) sudah mencapai 98.7 persen. Sebagian warga masih ada yang belum melakukan.

"Jadi mereka masih menggunakan KTP lama, belum KTP-el. Maka keperluan integrasi data terkait pajak atau RS belum muncul," kata Kepala Disdukcapil Surabaya Agus Iman Sonhaji, Minggu (21/5/2023).

Baca Juga: Masih Banyak Genangan di Surabaya, Ini Penjelasan Pemkot

Agus menjelaskan, warga Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP-el didominasi oleh lansia (lanjut usia). Ia menyebut sebesar 50 persen kategori lansia yang belum KTP-E.

Disdukcapil Surabaya terus melakukan jemput bola dengan mendatangi rumah warga.

"50 persen dari kategori lansia belum melakukan perekaman KTP-el, rata-rata dikarenakan sedang sakit,"ujarnya.

Baca Juga: 6 Unit Rusunawa di Bandarejo Surabaya Disegel, Ini Alasannya

Pemkot Surabaya menjalankan amanah UU No. 24 Tahun 2013 (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan, bahwa sebetulnya single identity number adalah lewat NIK (nomor induk kependudukan), seluruh urusan terkait dengan penduduk.

"Seperti paspor dan NPWP itu dikoneksikan dengan NIK. Karenanya, seluruh program pemkot yang menyasar penduduk dikaitkan NIK, yakni untuk pengentasan kemiskinan, beasiswa, hingga BPJS, hampir semua dasarnya adalah NIK," ungkapnya.

Baca Juga: Wali Kota Eri Imbau SMP Negeri di Surabaya Terapkan Hari Jumat Berbahasa Inggris

Dengan demikian, Pemkot Surabaya bisa mengetahui cakupan intervensi yang diberikan berdasarkan NIK. Sebab, berbagai program dan kebijakan pemkot berdasarkan database (basis data) kependudukan warga Kota Pahlawan.

"Jadi Bapak Walikota (Eri Cahyadi) akan mengetahui di daerah tersebut sudah berapa persen cakupannya karena perekaman KTP-el sangat vital. Jadi dasar program pemkot berasal dari data kependudukan. Apalagi Pak Walikota sering menyampaikan agar masyarakat mengupdate data kependudukan, agar intervensi pemkot bisa tepat sasaran," pungkasnya. (Ade/SL1)