Kamis, 03 Sep 2026 15:01 WIB

Ini Langkah Pemprov Jatim Atasi Kemiskinan Pascapandemi Covid-19

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 23 Des 2022 10:35 WIB
Acara Saresehan Kota Kreatif Tahun 2022 dengan tema 'Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif' di gedung Graha Wisata Pemprov Jatim
Acara Saresehan Kota Kreatif Tahun 2022 dengan tema 'Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif' di gedung Graha Wisata Pemprov Jatim

selalu.id - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyebut bahwa sejak adanya pandemi covid-19 lajur pertumbuhan ekonomi setiap daerah, terkait angka kemiskinan melonjak drastis.

Hal itu disampaikan oleh Sub Koor Pariwisata dan UMKM Bappeda Jatim, Nurareni Widi saat menggelar Saresehan Kota Kreatif Tahun 2022 dengan tema 'Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif' di gedung Graha Wisata Pemprov Jatim, pada Rabu (21/12/2022) kemarin.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

"Memang waktu pandemi ekonomi kita melemah, tapi Jawa Timur dapat bangkit lebih awal daripada daerah lainnya," ujar, Nurareni.

Nurareni menyampaikan, meskipun angka kemiskinan saat pandemi covid-19 terbilang cukup tinggi. Namun, Jatim mampu mengatasi hal tersebut.

Terbukti, saat ini Jatim tercatat paling banyak menurunkan angka kemiskinan.

"Selama pandemi covid-19, Jawa Timur mampu menurunkan angka kemiskinan paling banyak, capaian-capain itu yang perlu kita pertahankan," jelasnya.

Meski angka kemiskinan telah turun. Tetapi, Nurareni menerangkan, untuk membangkitkan perekonomian agar lebih cepat khususnya di Jawa Timur perlu adanya inovasi atau terobosan baru yang harus dilakukan misalnya, mengembangkan UMKM dan Kuliner.

Baca Juga: Transisi Energi yang Tetap Menjaga Daya Saing Industri

"Saat ini kita (pemprov Jatim) tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, karena semakin lama semakin berkurang. Kedepan Jatim harus mengembangkan ekonomi kreatif seperti produk-produk UMKM dan kuliner," tambahnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Ciputra Surabaya, Suryadi Kusniawan mengungkapkan, pelaku ekonomi kreatif di Jawa Timur kota Surabaya menempati posisi tertinggi dengan 21,29 persen.

"Sedangkan pada urutan ke dua disusul kota Malang dengan presentase 13,62 persen, dan untuk yang ketiga yakni, kabupaten Sidoarjo dengan presentase 7,37 persen," ungkapnya.

Ia menjelaskan, mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif muncul dengan adanya gagasan yang didasari pengetahuan serta keterampilan.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

"Ada kecanggungan terkait dengan ekraf (ekonomi kreatif) dari beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur. Ekraf sendiri adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide kekayaannya intelektual manusia yang berbasis pengetahuan dan teknologi," jelasnya.

Selain itu, kata dia, ekonomi kreatif harus memiliki konteks kebudayaan agar mempunyai ciri khas dan keunikan.

"Sehingga, bisa bersaing dengan lokalitas daerahnya yang mempunyai nilai atau suatu makna yang melekat," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.