Kamis, 04 Jun 2026 11:01 WIB

Sah! APBD Surabya Digedok

Sah! APBD Surabya Digedok RP 12 Triliun, Wali Kota Eri: 40 Persen untuk UMKM

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 10 Nov 2022 17:50 WIB
Pengesahan APBD pada sidang Paripurna DPRD Surabaya
Pengesahan APBD pada sidang Paripurna DPRD Surabaya

selalu.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Surabaya resmi mengesahkan APBD tahun 2023 senilai 11,2 triliun tepat di Hari Pahlawan, di ruang Paripurna DPRD, Kamis (10/11/2022).

"Alhamdulilah rapat paripurna semangat hari Pahlawan bisa disahkan bersama pada tanggal 10 November,"kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai menandatangani APBD 2023.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Eri mengatakan, Anggaran 2023 yang disepakati oleh DPRD Surabaya , sebagian besar (40 persen) atau 3 triliun akan dialokasikan UMKM.

"40 persennya dikerjakan oleh UMKM kota surabaya, hal ini harus bangkit bersama, seperti (program padat karya) sudah kita jalankan, pendapatan paving waga capai 6 juta. Kemudian, pendapatan menjahit 4 juta, di support DPRD untuk itu sama-sama mengentaskan kemiskinan,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menambahkan, angka 11,2 triliun itu artinya ada penambahan beberapa miliar dibanding tahun 2022. Artinya, 600 miliar penambahan APBD tersebut.

Adi menyampaikan, penambahan itu, merupakan bentuk rasa optimis akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang.

"Dana APBD yang cukup besar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat," kata Awi sapaan akrabnya.

Dengan begitu, anggaran tersebut bisa membawa Surabaya optimistis pada ekonomi yang terus mengeliat ekonomi tahun depan.

Namun,Awi ingin pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata. Artinya, tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

"Misalnya pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. Ini juga harus tumbuh, karena ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya," ujar pria yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Untuk menumbuhkan target itu, Awi menerangkan, dalam APBD 2023 memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM.

"Untuk pemberdayaan UMKM, APBD menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai beberapa triliun," jelasnya.

"Itu sudah menjadi komitment wali kota untuk 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM," lanjutnya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Tak hanya UMKM, APBD 2023 juga berkonsentrasi untuk pendidikan. Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR.

Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPQ, kenaikan honor bunda Paud dan KSH.

Pembangunan infrastuktur sosial masyarakat juga tidak lepas dari perhatian. Di antaranya pembangunan jamban terhadap rumah yang belum memiliki. Kemudian program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

"Sekitar 3000-an rutilahu yang akan dibenahi. Menyedot hampir 177 milyar karena banyak nya pemohon perbaikan rutilahu. Ini penambahan kuota dari tahun sebelumnya. Ditambah pula alat kesehatan terhadap RS BDH," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.

Jaring Atlet Jelang Porprov Jatim 2027, Pordasi Sidoarjo Gelar Lomba Berkuda

Federasi berkuda Sidoarjo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi atlet muda untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya. Menampilkan bakat hingga jadi atlet.