Kamis, 04 Jun 2026 10:00 WIB

Warga yang Tak Tinggal di Surabaya Siap-siap Dicoret dari Bantuan Pemkot

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 06 Okt 2022 12:02 WIB
Suasana pengurusan kependudukan di Surabaya
Suasana pengurusan kependudukan di Surabaya

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot)Surabaya menemukan kasus warga ber-KTP dan KK Surabaya yang berdomisili dari luar daerah. Hal ini berkaitan dengan bantuan serta fasilitas yang diberikan oleh pemkot.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, temuan itu berdasar hasil pencocokan data yang dilakukan oleh Camat, Lurah, RT, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti InsyaAllah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis, (5/10/2022)

Eri menyampaikan, penemuan itu beda dengan hasil real yang ada di lapangan. Sehingga, ia meminta untuk diupdate lagi data tersebut agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

"Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran," kata ujarnya.

Tercatat, pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada.

Kemudian, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.

Lebih lanjut Eri menjelaskan, khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa.

Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa.

Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.

Sebab itu, Eri menegaskan, pihaknya sangat tidak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya," tegasnya.

Ia pun berharap dengan pencocokan data di lapangan, Eri tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima.

Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.

"Jadi dengan data ini, harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.

Jaring Atlet Jelang Porprov Jatim 2027, Pordasi Sidoarjo Gelar Lomba Berkuda

Federasi berkuda Sidoarjo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi atlet muda untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya. Menampilkan bakat hingga jadi atlet.