Senin, 19 Okt 2026 22:13 WIB

Pilih Jalur Hukum Sikapi Pembakaran Bendera, Pengamat UINSA: PDIP Matang Berdemokrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 29 Jun 2020 12:58 WIB

Surabaya (selalu.id) - Kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan yang terjadi depan gedung DPR RI pada pekan lalu direspons dengan pelaporan ke polisi. Hal ini menuai respons positif dari pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto.

”Dengan kekuatannya sebagai partai penguasa, dan partai dengan kekuatan akar rumput yang sangat luar biasa, partai yang dikenal punya kader ideologis dan militan, sikap yang tak terprovokasi dengan membalas aksi kekerasan kepada kelompok yang diduga terafiliasi sebagai pembakar bendera sangat patut diapresiasi,” ujar Andri, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

Menurut Andri, sikap yang diambil PDI Perjuangan dengan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

”Ada shifting yang luar biasa dalam perjalanan PDIP. Partai ini identik dengan sejarah pembungkaman. Mereka ditindas Orde Baru, markasnya diserbu pada 27 Juli 1996. Tapi sejarah pahit itu tak menjadikan mereka melakukan aksi politik balas dendam. Contoh terbarunya ya soal pembakaran bendera itu, mereka tidak menyerbu, tidak balas kekerasan, cukup melaporkan ke penegak hukum,” jelasnya.

Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

Andri menjelaskan, aksi pembakaran bendera partai politik tidak layak dilakukan. Berbagai perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika berbangsa meski dikerangkai dalam debat intelektual, bukan aksi provokatif.

”Kalau provokasi dibalas dengan kekerasan, maka chaos bangsa ini, terpecah belah. Tapi untungnya, PDIP saya lihat cukup dewasa dengan memilih penyelesaian jalur hukum, bukan balas memprovokasi, bukan balas dengan kekerasan,” ujarnya.

Baca Juga: Kasus Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Polisi Tunggu Hasil Toksikologi

Menurut Andri, sikap PDIP yang taat pada jalur hukum itu menjadi sumbangsih berharga dalam proses pendewasaan berdemokrasi di Tanah Air.

”Saya kira sikap PDIP ini menjadi preseden positif tentang bagaimana konflik dikelola. PDIP memberi contoh baik, bahwa konflik harus dikelola dengan pendekatan hukum, bukan adu kuat dan adu provokasi,” pungkas Andri.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG

Tren ini memperparah penyusutan curah hujan tahunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, disertai kenaikan muka air laut.

Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar korporasi asing.

Korban Tewas dalam Kebakaran Bromo Kini jadi Lima Orang, Ini Identitasnya

Gugurnya Munawi menambah daftar panjang pahlawan pemadam karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sidak SPBU, Polres Probolinggo Tegaskan Stok BBM Aman dan Bantah Isu Panic Buying

Sejauh ini, sedikitnya 11 SPBU telah dipantau oleh tim gabungan, termasuk dari Satreskrim Polres Probolinggo, dan ditegaskan stok BBM aman.