Selasa, 27 Okt 2026 22:40 WIB

MUI Jatim Dorong Pelaku Usaha PayLater Terapkan Sistem Bayar Syariah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 06 Agu 2022 12:01 WIB
MUI Jatim saat menggelar konfrensi pers
MUI Jatim saat menggelar konfrensi pers

selalu.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta Pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha digital PayLater untuk menerapkan sistem pembayaran Syariah.

Hal itu diungkapkan usai MUI Jatim mengeluarkan fatwa pengharaman paylater pada 3 Agustus 2022 di Surabaya. Sehingga, pihaknya mengeluarkan tiga poin rekomendasi.

Baca Juga: Sekum MUI Jatim Ajak Pemuda Bangun Bangsa dengan Ilmu dan Amal Saleh

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, KH Sholihin Hasan mengatakan, poin pertama pihaknya menerapkan sistem syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

"Poin kedua, pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam implementasi pembayaran PayLater,"ujar Sholihin.

Sholihin menyampaikan, implemetasi pembayaran itu. Misalnya, menggunakan akad qard atau hutang piutang agar tidak mencantumkan bunga di dalamnya, hanya biaya administrasi yang rasional.

Pengembalian uang pinjaman, kata dia, harus sesuai dengan nominal yang dipinjamkan.

Baca Juga: Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

"Sistem PayLater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater dan dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding harga tunai," terangnya.

Lebih lanjut Sholihin menerangkan, pada poin ketiga, masyarakat diimbau agar bijaksana dan berhati-hati ketika menggunakan sistem pembayaran melalui PayLater.

"Agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktik riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah," ujarnya.

Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Sementara itu, KH Afif Amrullah selaku sekretaris Komisi Infokom (Informasi Komunikasi) MUI Jatim mengatakan, paylater diharamkan lantaran menggunakan prinsip hutang.

"Kalau metodenya (PayLater) dengan kredit tanpa bunga itu halal," ujarnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Waspada Cuaca Ekstrem di Nganjuk Beberapa Hari ke Depan, Ini Imbauan BMKG

Waspadai bencana susulan, mulai dari pohon tumbang, banjir genangan di kawasan perkotaan, hingga ancaman tanah longsor.

Jomblo Merapat, Ini Tips Bahagia dari Psikolog

Banyaknya pasangan di suatu area ternyata tak berdampak langsung pada kebahagiaan warga lajang. Kepuasan hidup mereka relatif stabil.

PLTS Terapung Terbesar ke-2 RI di Malang Siap Aliri Listrik Akhir 2026

Percepatan ini menjadi komitmen PLN NP dalam memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) dan mengawal transisi energi nasional.

Viral BPJS Kesehatan Dikabarkan Mau Dihapus, Ini Faktanya

BPJS Kesehatan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Mitsubishi Pajero Rilis SUV Terbaru, Intip Kecagihan dan Harganya

Diproduksi langsung di fasilitas Mitsubishi Motors Laem Chabang, Provinsi Chonburi, Thailand menawarkan Pajero terbaru dalam tiga pilihan varian.

Pengelola Pasar Tanjungsari Surabaya Minta Pemkot Tak Tebang Pilih Terapkan Perda

Proses distribusi komoditas dari berbagai wilayah dinilai tidak selalu bisa menyesuaikan ketentuan waktu yang berlaku.