Rabu, 16 Sep 2026 20:46 WIB

Sekjen PDIP: Sangat Disayangkan Mobil Tes PCR Dipindah dari Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 30 Mei 2020 11:34 WIB

Surabaya (selalu.id) - Menyikapi polemik penanganan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya yang berujung pada kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemarin, Jumat (29/5/2020), DPP PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Sekjen Hasto Kristiyanto.

Pernyataan sikap tersebut memuat empat poin yang menyerukan semangat kegotong royongan baik masyarakat maupun pemimpin daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga: Dugaan Jual Beli Lapak di SWK Taman Prestasi Surabaya, Ini Pengakuan Pedagang Senior

Dalam pernyataannya, PDIP juga mengingatkan kepada Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur agar lebih bijak memimpin penanganan Covid dengan melihat skala prioritas. Seperti diketahui Surabaya adalah kota tertinggi dengan angka penderita Covid-19 dan seharusnya hal ini menjadi acuan prioritas penanganan.

Berikut empat poin pernyataan sikap PDIP:

1). DPP PDI Perjuangan menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang sekaligus menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kebudayaan. “Rakyat tahu bagaimana Bu Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Juga harus dipahami bahwa Kota Surabaya itu tempat dimana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan Covid-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa memertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tsb”

Baca Juga: Tuntut Lebar Sungai Dikembalikan, Warga Keputih Surabaya Protes Sejumlah Pengembang Besar

2). PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan. “Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib ke depankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerjasama”

3). PDI Perjuangan akan terus mengambil langkah inisiatif, dengan gerakan gotong royong, dimana struktur Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD yang dari PDI Perjuangan wajib membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektans, dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa di makan.

Baca Juga: Mahasiswa UINSA Demo Tolak Muzakki Kembali Pimpin Kampus, Angkat Persoalan Dana Hingga UKT

4). Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan.

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Turun Langsung Dengarkan Masukan Tenant, SIER Dapat Pujian Soal Keamanan Kawasan

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, SIER juga menyampaikan sejumlah pengembangan fasilitas dan layanan yang dapat mendukung kebutuhan tenant.

Diberhentikan Lewat WA, Relawan SPPG Porong Sidoarjo Pertanyakan Prosedur Evaluasi dan Hak BPJS

Relawan yang diberhentikan itu adalah Egidius Nehe alias Egis. Ia mengaku terkejut lantaran menerima pemberitahuan pemutusan tugas hanya melalui pesan WA.

Penduduk Surabaya Tembus 3 Juta, Dapil dan Kursi DPRD Berpeluang Dirombak

Kondisi ini dimanfaatkan DPRD Kota Surabaya untuk mengawal peluang penambahan lima kursi legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.

Bukan Sekadar Ambil Alih, Ini Rencana PDAM Surabaya Masuk Perumahan Air Mandiri

Langkah ini diambil guna memastikan kesetaraan akses air bersih di Kota Surabaya.

Keselamatan Terancam, Warga Karangbong Sidoarjo Tolak Rencana Kenaikan Kelas Jalan Surowongso

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswanto menegaskan pihak legislatif wajib melihat kondisi objektif sebelum menentukan sikap penyesuaian kelas jalan.

Tagihan Retribusi Sampah Perumahan Elit Surabaya Capai Puluhan Juta, Ini Penjelasan DLH

Temuan itu mendorong DPRD Surabaya mempertanyakan pola pembebanan iuran yang ditagihkan pengembang kepada para penghuni di kawasan perumahan elit tersebut.