Jumat, 05 Jun 2026 09:37 WIB

Mudik 2022

Disebut Takut Aturan Prokes, Pemudik di Jawa Timur Enggan Naik Bus

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 30 Apr 2022 18:06 WIB
Suasana mudik gratis yang digelar oleh Pemprov Jatim
Suasana mudik gratis yang digelar oleh Pemprov Jatim

selalu.id - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur menyebut bahwa belum ada peningkatan penumpang bus yang signifikan pada H-2 Hari Raya Idul Fitri 2022.

Wakil Ketua DPD Organda Jatim, Firmansyah Mustafa, mengatakan bahwa peningkatan yang terjadi saat ini tidak seperti sebelum pandemi Covid-19.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Biasanya peningkatan sudah mulai terasa sejak 10 hari lalu, sekarang ini baru kemarin terasa ada peningkatan, harusnya hari ini puncaknya," kata Firman, Sabtu (30/4/2022).

Tercatat peningkatan yang terjadi saat ini hanya sekitar 40 persen. Meski begitu, Firman menyampaikan, pelaku moda transportasi bus telah menyiapkan armadanya untuk momen mudik tahun ini.

"Peningkatannya itu masih bisa tercover lah, bus tidak ada kekurangan, armada masih siap, teman-teman juga di garasinya masih ada cadangan," ungkapnya.

Tidak ada kenaikan yang signifikan penumpang bus pada arus mudik 2022 ini, lanjut Firman, dikhawatirkan penumpang beralih ke angkutan umum ilegal dan mobil pribadi.

Kata dia, kekhawatiran ini muncul karena selama 2 tahun Pandemi, kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan ilegal dan mobil pribadi masih dilakukan.

Baca Juga: 2 Jemaah Haji Probolinggo Masih Tertahan di Arab Saudi, Ini Identitas dan Penyebabnya

"Setelah dua tahun ini, kebiasaan masyarakat bergeser dari yang biasanya menggunakan angkutan umum resmi, mereka beralih ke angkutan travel tidak resmi," jelas Firman.

Menurut Firman, penumpang angkutan umum sedikit terbebani dengan sejumlah persyaratan seperti tes Covid-19 dan vaksin.

"Itu yang membuat kami khawatir, mereka menganggap ada aturan itu lagi, ya sudah lebih baik memilih angkutan ilegal, atau banyak yang menggunakan kendaraan pribadi," jujurnya.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, meski aturan tersebut tak seketat momen Idul Fitri 2 tahun lalu. Ia tetap khawatir, masyarakat menganggap akan ada razia di tengah jalan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Baca Juga: Idul Adha Jadi Momentum Kebersamaan, PDIP Jatim Salurkan 468 Sapi Kurban

"PR (Pekerjaan Rumah) kami adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya tidak menerapkan kebijakan persyaratan mudik. Hal ini agar masyarakat tidak ragu menggunakan angkutan umum.

"Harusnya, sekalian saja Pemerintah tidak menerapkan persyaratan mudik," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.