Soal Karut Marut Minyak Goreng, LKKP: Kalau Menterinya Tidak Berguna Ganti Saja!
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 27 Apr 2022 14:22 WIB
selalu.id - Lembaga Kajian Kemandirian Pangan (LKKP) menyebut kebijakan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) itu merupakan langkah ekstrim oleh Presiden Jokowi. Seharusnya kebijakan itu disampaikan oleh Kementerian perdagangan.
"Presiden semacam dipaksa oleh keadaan mengeluarkan larangan ekspor minyak goreng,"kata Direktur LKKP, Heri Purwanto, saat ditemui selalu.id, Rabu (27/4/2022).
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Heri menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan domestic market obligation (DMO) kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri itu kebijakan Kementerian Perdagangan.
Namun, menterinya mengakui tidak dapat mengendalikan gejolak pasok dan harga selama enam bulan ini, saat hearing bersama DPR RI.
"Kalau presiden sudah mengambil langkah ekstrim menyetop ekspor. Padahal itu kinerjanya menteri. Kalau menteri tidak berguna atau tidak meringankan kerja presiden ya ganti saja,"tegasnya.
Apalagi, pejabat eselon satunya justru terlibat dalam skandal ekspor CPO/minyak goreng ilegal. Sehingga, harus ditebus dengan penggantian karena yang bersangkutan tidak mempunyai inisiatif untuk mengundurkan diri.
"Langkah cepat presiden ditunggu supaya tidak menimbulkan berbagai spekulasi, pembantu presiden yang merepotkan presidennya tidak pantas dipertahankan," imbuhnya.
Pelarangan ekspor CPO minyak goreng ini, Heri menyampaikan bermula karena langka atau hilangnya minyak goreng dari pasaran. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Stop ekspor CPO itu asal muasalnya kan karena hilangnya minyak goreng dari pasaran.Hilangnya barang dari pasaran ini kan sesungguhnya karena pengusaha tidak ingin jual murah," kata Heri.
Menurutnya, olahan CPO sebagai bahan baku minyak goreng yang dijual ke luar negeri itu menjadi keuntungan bagi pengusaha.
Baca Juga: Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang
"Sehingga, buat apa CPO diolah jika hanya untuk menambah ongkos, yang harganya lebih murah,"ujarnya.
Sehingga, kebijakan yang tidak efektif membuat pemerintah kembali mencabut HET yang mengakibatkan harga melonjak tinggi dan minyak goreng tiba-tiba muncul kembali.
Kenaikan harga minyak goreng ini, kata dia, sangat jelas dipengaruhi oleh kenakan harga CPO di pasar dunia. Tercatat Desember 2020 masih pada USD 870/MT (metrik ton), pada Januari 2021 tembus USD 951/MT.
"Sebenarnya Kemendag, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan minyak goreng pasar domestik harus wajib DMO para produsen CPO, DMO dipatok sebesar 20 persen dari produksi total CPO,"tuturnya.
Merujuk data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) tahun 2021 produksi total CPO sebesar 46,3 juta ton dengan besaran DMO 9,26 juta ton, sementara konsumsi CPO untuk bahan pangan setara 8,95 juta ton.
Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih
"Jelas sekali ada kelebihan disini, dan surplusnya boleh untuk penggunaan lain diantaranya untuk ekspor,"jelasnya.
Dibandingkan tahun 2022, Heri memprediksi produksi CPO bisa tembus hingga 49 juta ton dengan DMO sebesar 9,8 juta ton.
"Yang pasti akan dapat menutupi kebutuhan CPO untuk pangan merujuk pada data GAPKI tahun 2021," tuturnya.
Ia menambahkan, dengan melihat data GAPKI tersebut, basis argumentasinya tidak ada sehingga wajib ditolak Kebutuhan CPO untuk bio disel dikecualikan dari analisa.
"Karena meski dibeli untuk kebutuhan domestik, mengacu kepada harga internasional sebagaimana dikemukakan oleh Dirut Pertamina," terangnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi
