Kamis, 04 Jun 2026 08:33 WIB

Polemik Pansus Covid-19 DPRD Surabaya, MCCC: Jangan Buat Gaduh Politik

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 05 Mei 2020 15:58 WIB

Surabaya - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) angkat bicara menyikapi polemik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 di tubuh DPRD Surabaya dengan menggelar aksi. MCCC meminta kondisi pandemi ini tidak dijadikan ajang politis.

Aksi yang digelar di depan sekretariat MCCC Jalan Wuni, Surabaya ini membacakan 8 poin pernyataan sikap yang berisi tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya. MCC juga meminta agar kondisi ini tidak dijadikan ajang politis yang tertuang dalam poin ke 2.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Jangan buat gaduh politik disaat rakyat susah dengan wacana pembentukan pansus Covid-19 DPRD Surabaya. Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan. Bahu-membahu bersama dalam memberikan kontribusi pada rakyat pada saat seperti ini sangat diperlukan. Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada," ujar Wakil Ketua MCCC Surabaya, Achmad Rosyidi saat mbacakan poin ke 2 pernyataan sikap.

Rosyidi menyampaikan, dalam hal ini wacana pembentukan Pansus Covid-19 dianggap belum tepat momentumnya, meski Rosyidi mengakui itu adalah hak fraksi dan anggota dewan.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Seyogyanya tetap mempertimbangkan efek kebaikan dan ketenangan publik. Kalau gaduh maka potensi memantik reaksi publik," jelasnya.

Rosyidi juga mengingatkan para wakil rakyat agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan politik.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Sense of crisis harus didahulukan jangan sampai ada agenda politik, nanti tidak elok," imbuhnya.

Seperti diketahui beberapa fraksi mengusulkan pembentukan pansus covid-19 yang memfokuskan penanganan pandemi Corona di masyarakat. Hal ini ditanggapi Ketua DPRD dengan surat yang berisikan untuk memaksimalkan komisi-komisi yang ada. Dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.