Jumat, 06 Nov 2026 18:35 WIB

Polemik Pansus Covid-19 DPRD Surabaya, MCCC: Jangan Buat Gaduh Politik

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 05 Mei 2020 15:58 WIB

Surabaya - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) angkat bicara menyikapi polemik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 di tubuh DPRD Surabaya dengan menggelar aksi. MCCC meminta kondisi pandemi ini tidak dijadikan ajang politis.

Aksi yang digelar di depan sekretariat MCCC Jalan Wuni, Surabaya ini membacakan 8 poin pernyataan sikap yang berisi tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya. MCC juga meminta agar kondisi ini tidak dijadikan ajang politis yang tertuang dalam poin ke 2.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Bangun Shortcut Saluran Atasi Genangan di Semolowaru

"Jangan buat gaduh politik disaat rakyat susah dengan wacana pembentukan pansus Covid-19 DPRD Surabaya. Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan. Bahu-membahu bersama dalam memberikan kontribusi pada rakyat pada saat seperti ini sangat diperlukan. Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada," ujar Wakil Ketua MCCC Surabaya, Achmad Rosyidi saat mbacakan poin ke 2 pernyataan sikap.

Rosyidi menyampaikan, dalam hal ini wacana pembentukan Pansus Covid-19 dianggap belum tepat momentumnya, meski Rosyidi mengakui itu adalah hak fraksi dan anggota dewan.

Baca Juga: DPRD Surabaya Pertanyakan Ratusan Miliar Anggaran Kecamatan Masuk Pos Pendidikan

"Seyogyanya tetap mempertimbangkan efek kebaikan dan ketenangan publik. Kalau gaduh maka potensi memantik reaksi publik," jelasnya.

Rosyidi juga mengingatkan para wakil rakyat agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan politik.

Baca Juga: Pungli Calon Pegawai Dishub Surabaya, Eri Cahyadi: Ini Mencoreng Nama Surabaya!

"Sense of crisis harus didahulukan jangan sampai ada agenda politik, nanti tidak elok," imbuhnya.

Seperti diketahui beberapa fraksi mengusulkan pembentukan pansus covid-19 yang memfokuskan penanganan pandemi Corona di masyarakat. Hal ini ditanggapi Ketua DPRD dengan surat yang berisikan untuk memaksimalkan komisi-komisi yang ada. Dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

BPOM Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal di Jatim, Omzetnya Setahun Ugal-ugalan

Dalam ungkap ini, petugas juga menemukan berbagai produk berupa krim, losion, dan toner yang dikemas dalam wadah polos tanpa label maupun izin edar.

Asa Baru Kebangkitan Jaranan Pogogan Nganjuk

Jaranan Pogogan mengisahkan perjalanan prajurit dari Bantarangin, Ponorogo, menuju Kediri untuk melamar Putri Kediri Dewi Songgolangit.

Nasdem Setuju Pemprov Sisihkan Dana 600 Miliar Lewat Skema Dana Ditanggung Bersama

Pengumpulan dana dilakukan bertahap selama 3 tahun anggaran.

DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru

selalu.id — Anggota DPRD Jawa Timur Lailatul Qodriyah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur mitigasi bencana Gunung Semeru, m

Antisipasi Bencana, Sidoarjo Perkuat Kesiapsiagaan di 4 Kecamatan

BPBD Sidoarjo mencatat sedikitnya 13 hingga 14 desa di sejumlah kecamatan masuk dalam wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih se

Top 5 Berita: Pencegahan Korupsi hingga BSU 900 Ribu

Pembaca banyak tertarik pemberitaan pemerintahan, peristiwa dan hukum kriminal.