Selasa, 21 Jul 2026 22:51 WIB

Polemik Pansus Covid-19 DPRD Surabaya, MCCC: Jangan Buat Gaduh Politik

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 05 Mei 2020 15:58 WIB

Surabaya - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) angkat bicara menyikapi polemik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 di tubuh DPRD Surabaya dengan menggelar aksi. MCCC meminta kondisi pandemi ini tidak dijadikan ajang politis.

Aksi yang digelar di depan sekretariat MCCC Jalan Wuni, Surabaya ini membacakan 8 poin pernyataan sikap yang berisi tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya. MCC juga meminta agar kondisi ini tidak dijadikan ajang politis yang tertuang dalam poin ke 2.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Jangan buat gaduh politik disaat rakyat susah dengan wacana pembentukan pansus Covid-19 DPRD Surabaya. Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan. Bahu-membahu bersama dalam memberikan kontribusi pada rakyat pada saat seperti ini sangat diperlukan. Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada," ujar Wakil Ketua MCCC Surabaya, Achmad Rosyidi saat mbacakan poin ke 2 pernyataan sikap.

Rosyidi menyampaikan, dalam hal ini wacana pembentukan Pansus Covid-19 dianggap belum tepat momentumnya, meski Rosyidi mengakui itu adalah hak fraksi dan anggota dewan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

"Seyogyanya tetap mempertimbangkan efek kebaikan dan ketenangan publik. Kalau gaduh maka potensi memantik reaksi publik," jelasnya.

Rosyidi juga mengingatkan para wakil rakyat agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan politik.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

"Sense of crisis harus didahulukan jangan sampai ada agenda politik, nanti tidak elok," imbuhnya.

Seperti diketahui beberapa fraksi mengusulkan pembentukan pansus covid-19 yang memfokuskan penanganan pandemi Corona di masyarakat. Hal ini ditanggapi Ketua DPRD dengan surat yang berisikan untuk memaksimalkan komisi-komisi yang ada. Dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.