Masalah Buruh Pakerin di Mojokerto, Ini Respon Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal
- Penulis : Achmad Supriyadi
- | Minggu, 14 Jun 2026 20:32 WIB
selalu.id - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun gunung ke Kabupaten Mojokerto menemui karyawan PT Pakerin yang nasibnya masih menggantung akibat konflik internal perusahaan.
Said mengatakan, kedatangannya menemui para buruh di mes karyawan PT Pakerin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging dilakukan untuk mengurai persoalan ketenagakerjaan yang berlarut hampir dua tahun terakhir. Menurutnya, konflik internal di perusahaan pabrik kertas ini mengakibatkan ribuan pekerja terkatung-katung dan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Kejari Kota Mojokerto Lelang Mobil hingga Motor, Catat Tanggal dan Jamnya
"Akibat persoalan PT Pakerin di Mojokerto ini lebih dari 2.500 karyawannya yang tidak ada kepastian apakah di-PHK atau tidak," Minggu (14/6/2026).
Ia menambahkan, polemik ini telah menjadi atensi pemerintah pusat. Sehingga, Said diminta untuk berupaya menyelesaikan masalah tersebut atas restu Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR RI.
"Saya datang ke sini (menemui Karyawan PT Pakerin) untuk memastikan dulu latar belakangnya apa. Sekarang sudah dapat, saya bertanggung jawab sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh akan membuat analisis kebijakan," terangnya.
Baca Juga: Potret Miris Akses Kesehatan Warga di Dusun Jlopo Mojokerto
Said menyebut, setidaknya terdapat tiga temuan yang diperoleh usai duduk bersama dengan para buruh PT Pakerin. Di antaranya terkait adanya aliran uang yang dinilai tidak bisa dipertanggung jawabkan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, Said juga mengantongi informasi bahwa ada aliran dana yang hilang. Dia menyebut akan melakukan penelusuran dengan mengkonfirmasinya langsung ke LPS.
"Ketiga, temuan di lapangan hari ini ada kewajiban dari pemilik PT Pakerin yang tidak memenuhi janji-janjinya kepada para buruh, padahal sudah ada perjanjian bersama," ulasnya.
Baca Juga: Sederet Komitmen Pemkab Mojokerto dalam Lindungi Sungai Indonesia
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Said menyatakan akan dilakukan pendalaman dan dibuat analisis kebijakan untuk dilaporkan ke Presiden. Dalam penyelesaiannya, dia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan jajaran menteri terkait. Utamanya Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum terkait dengan izin usaha PT Pakerin.
"Kami akan berkoordinasi juga bagaimana hak-hak buruh. Apakah dia (buruh, Red) melanjutkan kerja dengan suntikan modal dari milik Pakerin, atau mungkin kepesertaan modal dari negara. Kami tidak tahu, nanti Presiden yang akan memutuskan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
