Rabu, 04 Nov 2026 03:31 WIB

Penerima Hingga yang Dicoret dari Bansos Surabaya, Berikut Data Terbarunya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 29 Jul 2026 16:41 WIB
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. (Dok. Istimewa).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. (Dok. Istimewa).

selalu.id - Uji coba digitalisasi pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Surabaya mengubah secara signifikan data penerima bantuan sosial (bansos). 

Dari hasil verifikasi, sekitar 25 ribu kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tercatat sebagai penerima dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, sementara 51 ribu KK baru justru masuk sebagai penerima yang selama ini belum terdata.

Baca Juga: Nenek yang Dirampok Itu Tetangga Wakil Ketua DPRD Surabaya, Minta Pelaku Segera Ditangkap

Temuan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, saat meninjau pelaksanaan uji coba pendataan Perlinsos berbasis digital di Kecamatan Tambaksari, Selasa (28/7/2026).

Menurut Qodari, digitalisasi menjadi upaya pemerintah untuk menekan kesalahan data penerima bansos, baik inclusion error atau warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan, maupun exclusion error yakni warga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima.

"Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, dan exclusion error yang berhak malah terlewat," jelasnya.

Qodari mengatakan, dari data lama yang mencatat sekitar 101 ribu KK penerima bansos di Surabaya, ditemukan sekitar 25 persen atau sekitar 25 ribu KK masuk kategori inclusion error sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.

Sebaliknya, sistem pendataan terbaru justru menemukan sekitar 51 ribu KK atau sekitar 43 persen dari total 119 ribu KK yang dinilai berhak menerima bantuan, namun sebelumnya belum pernah tercatat.

"Bayangkan, ada sekitar 51 ribu KK atau setara 175 ribu jiwa yang selama ini seharusnya menerimabantuan tetapi tidak mendapatkannya," katanya.

Baca Juga: Nenek Penjual Rujak di Surabaya jadi Korban Perampokan Sadis, Emas 30 Gram Raib

Qodari menyebut pendataan dilakukan melalui aplikasi yang menggunakan teknologi face recognition dan terhubung dengan data kependudukan. 

Sistem tersebut melakukan pencocokan dengan sejumlah basis data, seperti kepemilikan kendaraan, daya listrik, hingga kepemilikan tanah.

Selain itu, ia mengungkapkan lebih dari 1 juta KK di Surabaya telah masuk dalam proses pendataan. 

Sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri dari ASN, RT/RW, serta pendamping PKH, sedangkan 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.

Baca Juga: Sekolah Gratis Disorot, DPRD Surabaya: Harus Benar Gratis Tanpa Pungutan Tambahan

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan progres pendataan telah mencapai 99,74 persen.Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terdata, sementara sekitar 2.610 KK masih dalam proses pendataan.

Menurut Eddy, kendala perlambatan sistem sempat terjadi pada awal pelaksanaan uji coba. Namun, setelah dilakukan perbaikan infrastruktur, proses verifikasi kini dapat berlangsung lebih cepat.

"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Masih ada sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. Targetnya dalam satu hingga dua hari ke depan bisa tuntas," sebutnya.

Uji coba Perlinsos di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 sebagai proyek percontohan nasional. Pada tahap awal, sistem baru menangani dua jenis program perlindungan sosial dan direncanakan akan diperluas hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Gila! Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Prabowo hingga Media Sejak 2025

Nomor-nomor yang disadap dimasukan ke dalam sistem tanpa verifikasi. Pada Oktober 2026 tersangka diduga memerintahkan menghapus file penyadapan tersebut.

Presiden Prabowo Diduga Disadap, Ini Komentar PDIP untuk Polri

Menurut Hasto, pengungkapan kasus penyadapan ilegal harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik-praktik serupa.

Polemik Jam Operasional Pasar Tanjungsari, DPRD Surabaya: Kalau Perlu Perdanya Diubah!

Jika aktivitas perdagangan dibatasi oleh waktu yang terlalu ketat, Kaji Ipuk khawatir dapat berdampak pada kondisi komoditas yang mudah rusak.

Eks Kapolri Listyo Sigit hingga Ahrie Sonta jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden

Diketahui, ketiga jenderal polisi tersebut tak tanya menyadap Presiden Prabowo Subianto, tapi juga menyadap sejumlah pejabat, politisi, media hingga LSM.

Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Dalam momen itu, ‎Khofifah mengatakan bahwa bantuan tersebut mencakup bidang perumahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Razia Toko Kelontong di Nganjuk, Petugas Sita 7.540 Batang Rokok Ilegal

David mewanti-wanti seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha agar tidak nekat terlibat dalam rantai distribusi barang ilegal tersebut.