Jumat, 11 Sep 2026 03:47 WIB

Sederet Komitmen Pemkab Mojokerto dalam Lindungi Sungai Indonesia 

Wakil Bupati Mojokerto Moch Rizal Octavian saat menyambut Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat. (Dok. Pemkab Mojokerto).
Wakil Bupati Mojokerto Moch Rizal Octavian saat menyambut Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat. (Dok. Pemkab Mojokerto).

selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menunjukkan dukungan dan komitmennya dalam menjaga kelestarian alam dan sungai di Bumi Majapahit.

Komitmen tersebut dibeberkan oleh Wakil Bupati Mojokerto Moch Rizal Octavian saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, pada acara Konferensi Sungai Indonesia, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Minta Perusahaan Sadar dalam Lindungi Pekerja Lewat Jamsostek

Kegiatan yang diadakan di Wisata Sumbergempong Ketapanrame, itu Rizal mengungkapkan bahwa sungai merupakan salah satu penopang ketahanan pangan dan sumber air bersih pada beberapa wilayah. 

Oleh karenanya kelestarian sungai harus benar-benar menjadi prioritas bersama yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Saya berharap di momentum ini kita bisa bersama-sama memunculkan komitmen, gagasan, dan inovasi. Karena seperti tadi yang disampaikan (sesi diskusi konferensi sungai), di beberapa wilayah Indonesia ini, banyak sekali permasalahan yang ada di sungai. Padahal sungai ini bukan cuma aliran air mengalir saja, dengan kondisi yang sekarang ini, (sungai) menjadi penopang ketahanan pangan di beberapa daerah, dan juga sebagai sumber air bersih," jelas Rizal.

Kedepan, pihaknya berharap agar pemerintah daerah dan masyarakat bisa bekerja sama secara paripurna untuk menseriusi kelestarian sungai, terutama sungai-sungai di Kabupaten Mojokerto yang rawan menjadi langganan banjir. 

Rizal pun mengimbau pada masyarakat yang hidup bersebelahan langsung dengan sungai agar merutinkan kerja bakti bersih-bersih sungai agar tidak terjadi penumpukan endapan pada pintu-pintu air.

"Saya berharap masyarakat atau pemerintah desa mempunyai program yang sekiranya simpel saja. Jadi mungkin ada kerja bakti membersihkan sungainya yang di sekitar wilayahnya saja, tidak usah jauh-jauh, jadi di desanya masing-masing dibuat ritme atau rutinitas," paparnya.

"Saya kira itu akan bisa berdampak secara pelan-pelan, karena memang penumpukan dari kecil-kecil bisa menjadi sumbatan di pintu-pintu air yang menjadi sumber bencana di tiap tahunnya," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat mendukung kegiatan konferensi sungai Indonesia tahun 2026 ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pegiat lingkungan dari berbagai wilayah Indonesia yang turut hadir dan berkontribusi pada konferensi sungai ini.

Baca Juga: Ribuan Penerima Bansos di Mojokerto Dicoret Gegara Judol: Jika Mau Protes, Ini Syaratnya

"Saya terharu dengan teman-teman yang sekarang berkumpul dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya diundang ya, sehingga saya bisa bertukar pikiran dan pasti ada wewenang yang saya miliki. Yang saya bisa gunakan untuk mengabulkan apa-apa yang masuk akal dari permintaan atau desakan teman-teman," katanya.

Senada dengan Wakil Bupati Mojokerto, Jumhur Hidayat juga berpesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian sungai.

"Jangan kita membelakangi sungai. Itu pesannya dalam pertemuan ini. Jangan kita membelakangi sungai, tapi kita justru harus menjadikan sungai di hadapan kita agar terjaga tetap indah," jelasnya.

Tampak hadir pula Sekretaris Daerah Provisni Jawa Timur, Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jatim. 

Di sana Setdaprov Adhy menyampaikan pandanganPemprov terkait pemeliharaan sungai-sungai yang menjadi sasaran perhatian gubernur melalui visi misi gubernur dan wakil gubernur Jatim kini. 

Baca Juga: Wanita Muda Tewas Terlindas Truk di Mojokerto, Ini Namanya

Adhy juga menambahkan terkait pentingnya edukasi masalah sungai dan sampah pada masyarakat.

"Kelestarian lingkungan, bagaimana sedimentasi, bagaimana sampah domestik, memang perlu sekali kita mengedukasi masyarakatnya, dan tentu Gubernur sudah mencanangkan bagaimana Nawa Bhakti Satya, namanya Jatim Lestari, di situ termaktub Nawa Bhakti Satya yang ke-9 bagaimana pemerintah mengupayakan, mengkoordinasikan dengan semua stakeholder, pentahelix untuk bersama-sama menjaga," terangnya.

Konferensi Sungai Indonesia tahun 2026 ini merupakan program para pemerhati lingkungan hidup yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI).

Lembaga pemerintah ini mengurus masalah lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan alam di Indonesia. Agenda ini juga turut didukung oleh lintas sektor seperti Pertamina, My.ID, PGN, dan badan lainnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Jelang Laga Panas Persela Vs Persis Solo, Polisi Amankan Puluhan Miras

Dalam operasi cipta kondisi itu, Polsek Deket Lamongan juga mengamankan pemilik warung yakni Sukarjo (38), warga Dusun Pucuk, Desa Srirande, Kecamatan Deket.

Pemkot Surabaya Selamatkan Aset Rp124 Miliar di Lakarsantri, Siap Dongkrak Ekonomi Warga

Lahan yang berhasil diamankan tersebut mencakup sejumlah fasilitas publik, yakni Taman Hutan Raya (Tahura) Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk.

Kabar Gembira, Pemkab Sidoarjo Siapkan Diskon PBB 75 Persen bagi ASN Pensiun

Bupati Sidoarjo Subandi berpesan agar purna tugas tidak menyurutkan semangat para ASN untuk terus menebar kebermanfaatan di tengah masyarakat.

Sesar Aktif Ancam Surabaya, Pemkot Minta BPBD Siapkan Skenario Evakuasi Warga saat Gempa

Selain penguatan sosialisasi di akar rumput, Pemkot Surabaya juga mulai mengkaji rencana pengadaan dan pemasangan alat sensor deteksi aktivitas seismik.

Fraksi Demokrat Absen Massal di Paripurna DPRD Jatim saat Emil Dardak Dampingi Khofifah

Sikap absennya Fraksi Demokrat ini sangat disayangkan mengingat Paripurna ini sangat krusial bagi hajat hidup warga Jawa Timur.

Carut-marut Data Desil Surabaya dan Ancaman Ketidakadilan Bansos

Banyaknya aduan tersebut dinilai menjadi bukti nyata bahwa data sosial ekonomi yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil warga di lapangan.