Jumat, 06 Nov 2026 18:35 WIB

Pemkab Sidoarjo Perkuat TPS 3R dan Digitalisasi, Targetkan Kota Bebas Sampah Liar

  • Penulis : Ariyanto
  • | Senin, 08 Jun 2026 20:40 WIB
Bupati Sidoarjo Subandi saat audensi dengan DLHK untuk evaluasi TPS 3R. (Dok. Diskominfo Sidoarjo).
Bupati Sidoarjo Subandi saat audensi dengan DLHK untuk evaluasi TPS 3R. (Dok. Diskominfo Sidoarjo).

selalu.id - Tumpukan sampah menjadi ancaman nyata bagi Sidoarjo. Setiap hari, hampir 900 ton sampah dihasilkan warga, sebagian besar langsung menuju TPA Griyo Mulyo Jabon, sementara sampah liar masih merajalela di berbagai titik.

Pemkab Sidoarjo merespons kondisi ini dengan strategi komprehensif: memetakan seluruh TPS 3R, memperkuat sistem digital, meningkatkan fasilitas desa, serta memperketat pengawasan pembuangan sampah.

Baca Juga: Antisipasi Bencana, Sidoarjo Perkuat Kesiapsiagaan di 4 Kecamatan

Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab DLHK, tetapi seluruh elemen masyarakat.

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” tegasnya saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/5/2026).

DLHK mencatat, dari total timbulan sampah harian, 534 ton masih dibuang langsung ke TPA, 77,24 persen merupakan sampah tercampur, dan 86,58 ton atau 9,7 persen dibuang liar. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir agar kapasitas TPA tidak cepat penuh.

Sebagai ujung tombak pengelolaan, TPS 3R mendapat perhatian khusus. Dari 210 TPS 3R, 22 TPS 3R berkinerja baik dipertahankan dengan alokasi Rp4,02 miliar.

Baca Juga: Top 5 Berita: Pencegahan Korupsi hingga BSU 900 Ribu

Sementara 77 TPS 3R berkinerja sedang ditingkatkan kapasitasnya melalui mesin pemilah, conveyor, insinerator, dan kendaraan operasional roda tiga dengan total Rp14,12 miliar.

Namun, 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R tidak aktif, padahal TPS 3R melayani sekitar 34,87 persen dari 311.688 kepala keluarga.

Pemkab Sidoarjo memanfaatkan sistem dashboard digital untuk memantau TPS 3R, pengangkutan sampah, dan retribusi.

Baca Juga: Tegas! Bupati Sidoarjo Minta ASN Jauhi Suap dan Gratifikasi

"Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya," jelas Subandi.

Pengawasan sampah liar juga diperkuat. Desa-desa diarahkan memasang CCTV di titik rawan dan menegakkan sanksi bagi pelanggar.

Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, dan regulasi desa, Pemkab Sidoarjo optimistis bisa menciptakan Sidoarjo yang bersih, sehat, dan asri, sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

BPOM Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal di Jatim, Omzetnya Setahun Ugal-ugalan

Dalam ungkap ini, petugas juga menemukan berbagai produk berupa krim, losion, dan toner yang dikemas dalam wadah polos tanpa label maupun izin edar.

Asa Baru Kebangkitan Jaranan Pogogan Nganjuk

Jaranan Pogogan mengisahkan perjalanan prajurit dari Bantarangin, Ponorogo, menuju Kediri untuk melamar Putri Kediri Dewi Songgolangit.

Nasdem Setuju Pemprov Sisihkan Dana 600 Miliar Lewat Skema Dana Ditanggung Bersama

Pengumpulan dana dilakukan bertahap selama 3 tahun anggaran.

DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru

selalu.id — Anggota DPRD Jawa Timur Lailatul Qodriyah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur mitigasi bencana Gunung Semeru, m

Pemkot Surabaya Bangun Shortcut Saluran Atasi Genangan di Semolowaru

Infrastruktur tersebut dirancang mengalirkan debit air hingga 23 meter kubik per detik.

DPRD Surabaya Pertanyakan Ratusan Miliar Anggaran Kecamatan Masuk Pos Pendidikan

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Surabaya saat membahas RAPBD 2027 bersama jajaran OPD.