Insiden Peluru Nyasar di Pasuruan, DPRD Jatim Pertanyakan Tindak Lanjut Kemenko Polhukam dan DPR RI
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 23 Jul 2026 18:01 WIB
selalu.id - Peristiwa peluru nyasar terjadi di kawasan sekitar area latihan militer TNI di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
Insiden itu lantas memicu keresahan warga setelah empat peluru ditemukan menembus rumah penduduk.
Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri, mengaku menerima laporan langsung dari konstituennya terkait kejadian tersebut. Menurutnya, peluru nyasar kali ini ditemukan di empat rumah warga yang berbeda.
"Informasinya kembali ada tragedi peluru nyasar ke rumah warga. Tidak tanggung, ditemukan peluru di 4 rumah warga berbeda di Desa Alastlogo," kata Multazam, Kamis (23/7/2026).
Berdasarkan laporan masyarakat, keempat peluru tersebut diduga berasal dari aktivitas latihan militer TNI di kawasan sekitar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian itu dinilai telah menimbulkan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.
"Meski tidak ada korban, tapi kejadian ini cukup membuat warga gaduh. Ini tidak bisa dibiarkan, harus menjadi perhatian bersama," tegasnya
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur ini pun meminta seluruh pemangku kebijakan segera mengambil langkah nyata agar insiden serupa tidak terus berulang.
Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas sehingga aktivitas latihan militer tidak mengancam permukiman penduduk.
Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
"Kami mohon kebijaksanaan para pemangku kebijakan agar persoalan ini tidak kembali terjadi. Warga cukup trauma, terlebih kejadian seperti ini sering terjadi," kata Multazam.
Pihaknya mengingatkan bahwa persoalan peluru nyasar bukan isu baru. Bahkan, saat masyarakat Pasuruan didampingi DPRD Jawa Timur melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI, masalah tersebut telah menjadi salah satu pembahasan bersama sengketa lahan antara warga dan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Lekok dan Nguling yang telah berlangsung lebih dari 65 tahun.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling.
Namun hingga kini, Multazam menilai rekomendasi tersebut belum menunjukkan tindak lanjut yang nyata.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
"Tapi sayangnya belum kelihatan kongkrit langkah dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN. Kami mohon teman-teman Komisi II juga bisa mempertanyakan hasil rekomendasi RDP kepada dua kementerian itu," bebernya.
Multazam mengungkapkan ada rapat terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Rapat itu merekomendasikan pembentukan tim ad hoc untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Tapi sayangnya, belum kelihatan juga tindak lanjut dari pertemuan itu," tandasnya.
Editor : Zein Muhammad
