Begini Cara Wali Kota Eri Cahyadi Atasi Pengangguran di Surabaya

selalu.id - Pemkot Surabaya mencanangkan Hari Padat Karya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 25 Maret 2022 sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga Surabaya.

"Saya yakin tahun 2022 kalau kita bisa manfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat berada di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD), Tambak Sari, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Eri mengatakan, lahan BTKD Tambak Wedi seluas 6.000 meter persegi tersebut, bisa dimanfaatkan lahan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Ini InsyaAllah ada lahan 4 hektar dan yang kita manfaatkan masih 6 ribu meter persegi. Berarti apa? jangan sampai ada MBR dan pengangguran di Surabaya," jelasnya.

Lahan BTKD tambak wedi tersebut, kata Eri, bisa dimanfaatkan warga Surabaya serta mengatasi pengangguran. Menurutnya, bukanya hanya jadikan warga sebagai outsourcing di lingkup Pemkot Surabaya.

"Seluruh aset pemkot harus dimanfaatkan oleh umat Kota Surabaya, wabil khusus MBR dan yang belum punya pekerjaan,"ujarnya.

Eri menyampaikan, di lahan BTKD tersebut bisa dimanfaatkan warga bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, tanaman hidroponik, jagung dan sawi.

Baca Juga: Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Tak hanya itu, Pemkot juga akan memastikan untuk membantu pemasaran hasil panen hasil dari budidaya warga di lahan tersebut.

"Njenengan (anda) kerja, pemkot yang memasarkan dan mencari bagaimana ini dipasarkan," tegas dia.

Lebih lanjut Eri menyampaikan, pemkot tidak mungkin membangun Kota Surabaya tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk pula tidak bisa memisahkan pemerintah dengan masyarakatnya.

"Karena itu saya mengatakan, bahwa sudah waktunya pemerintah kota ini mencanangkan Padat Karya untuk umat Surabaya," kata Eri.

Baca Juga: Tips Merawat Motor saat Musim Hujan Supaya Tetap Bandel

Program Padat Karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lewat SEB itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

"Aturannya baru keluar 2022, kita sudah jalan tahun 2021. Karena dulu saya yakin yang saya kerjakan itu untuk kepentingan umat dan ternyata sekarang aturannya boleh. Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi

URL : https://selalu.id/news-1413-begini-cara-wali-kota-eri-cahyadi-atasi-pengangguran-di-surabaya