Minggu, 06 Sep 2026 04:34 WIB

Begini Cara Wali Kota Eri Cahyadi Atasi Pengangguran di Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 25 Mar 2022 19:16 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi saat menabur benih ikan di Surabaya
Wali Kota Eri Cahyadi saat menabur benih ikan di Surabaya

selalu.id - Pemkot Surabaya mencanangkan Hari Padat Karya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 25 Maret 2022 sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga Surabaya.

"Saya yakin tahun 2022 kalau kita bisa manfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat berada di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD), Tambak Sari, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: Sango Ceramics Indonesia Luncurkan Showroom di Surabaya, Hadirkan Produk Keramik Ekspor

Eri mengatakan, lahan BTKD Tambak Wedi seluas 6.000 meter persegi tersebut, bisa dimanfaatkan lahan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Ini InsyaAllah ada lahan 4 hektar dan yang kita manfaatkan masih 6 ribu meter persegi. Berarti apa? jangan sampai ada MBR dan pengangguran di Surabaya," jelasnya.

Lahan BTKD tambak wedi tersebut, kata Eri, bisa dimanfaatkan warga Surabaya serta mengatasi pengangguran. Menurutnya, bukanya hanya jadikan warga sebagai outsourcing di lingkup Pemkot Surabaya.

"Seluruh aset pemkot harus dimanfaatkan oleh umat Kota Surabaya, wabil khusus MBR dan yang belum punya pekerjaan,"ujarnya.

Eri menyampaikan, di lahan BTKD tersebut bisa dimanfaatkan warga bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, tanaman hidroponik, jagung dan sawi.

Baca Juga: DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Data Desilnya di Atas 5

Tak hanya itu, Pemkot juga akan memastikan untuk membantu pemasaran hasil panen hasil dari budidaya warga di lahan tersebut.

"Njenengan (anda) kerja, pemkot yang memasarkan dan mencari bagaimana ini dipasarkan," tegas dia.

Lebih lanjut Eri menyampaikan, pemkot tidak mungkin membangun Kota Surabaya tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk pula tidak bisa memisahkan pemerintah dengan masyarakatnya.

"Karena itu saya mengatakan, bahwa sudah waktunya pemerintah kota ini mencanangkan Padat Karya untuk umat Surabaya," kata Eri.

Baca Juga: Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Program Padat Karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lewat SEB itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

"Aturannya baru keluar 2022, kita sudah jalan tahun 2021. Karena dulu saya yakin yang saya kerjakan itu untuk kepentingan umat dan ternyata sekarang aturannya boleh. Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Kebakaran Landa Pabrik Rokok di Jabon Sidoarjo

Petugas mencatat area gudang yang hangus terbakar diperkirakan mencapai 700 meter persegi.

Hadiri Raker Gabungan DPP Apeksi, Wali Kota Mojokerto Ning Ita: TKD Harus Fleksibel

Ning Ita menegaskan Apeksi akan terus mendorong agar relasi pusat dan daerah dibangun dengan prinsip kuat, adil, dan adaptif.

Menyoal Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Kemenag RI Dorong Upaya Investigasi

Wamenag menegaskan, program MBG tetap dibutuhkan dan diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi pesantren dan madrasah.

Kenang Setahun Wafatnya Affan Kurniawan, Forkopimda Sidoarjo Bagi Beras ke Seribu Driver Ojol

Bantuan bertepatan dengan satu tahun wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol asal Jakarta yang meninggal dunia setahun lalu dalam aksi ujuk rasa.

Libatkan 25.613 Peserta, Tajemtra 2026 Pecah Rekor 

Para peserta menempuh perjalanan kurang lebih 30 KM hingga finish di kawasan Alun-alun Jember.

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.