Sabtu, 05 Sep 2026 05:18 WIB

Mabes Polri Sebut Ada Tindak Korupsi pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Curah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 21 Mar 2022 16:28 WIB
Tim Satgasus Mabes Polri, kiri Hotman  Tambanun, kanan Harun Al-Rasyid
Tim Satgasus Mabes Polri, kiri Hotman Tambanun, kanan Harun Al-Rasyid

selalu.id - Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri mengklaim bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi pada peristiwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Hotman Tambunan. Hotman mengatakan, secara teori terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga: Pencuri Truk di Pabrik Gula Jatiroto Lumajang Sudah Tertangkap, Ini Tampangnya

Bahkan, Hotman menyampaikan, tingginya harga beberapa bahan pokok juga disebut Hotman sebagai dampak dari tindak pidana korupsi.

"Secara teori, kelangkaan itu bisa jadi karena korupsi," ujar Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/3/2022).

Hotman menyebut bahwa ada indikasi adanya tindak pidana korupsi itu bisa terlihat dari kesulitan warga menemukan minyak goreng. Di beberapa wilayah, stok minyak goreng menipis bahkan habis.

Untuk itu, Satgas Pencegahan Korupsi turun langsung untuk memastikan bahwa tidak tejradi tindak pidana korupsi dalam proses produksi dan distribusi bahan pokok.

"Kalau ada tindak pidana korupsi, otomatis kan harga jadi lebih tinggi. Cost distribusi, produksinya juga naik," kata dia.

Lebih lanjut Hotman menyampaikan, mulai hari ini hingga seminggu ke depan, pihaknya akan melakukan analisis kajian untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga barang.

"Kita gabungkan kajian satgas pangan dan antikorupsi sehingga solusi lebih komperehensif," ujarnya.

Baca Juga: Kapolres di Jawa Timur Dimutasi, Berikut Daftarnya

Selain minyak goreng, pihaknya juga sedang berupaya untuk mengamankan stok dan harga sembako. Pupuk juga menjadi perhatian dari satgas khusus ini.

Sementara itu, Anggota Satgasus, Harun Al-Rasyid menyebut bahwa pihaknya diminta turun langsung ke berbagai provinsi di Indonesia untuk melihat langsung kondisi bahan pokok.

"Kami hari ini datang untuk amanat atau perintah dari Kapolri dalam upaya membantu mengamankan 9 bahan pokok ditambah pupuk," kata Harun.

Kemudian, pihaknya juga akan melakukan analisis terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga bahan pokok menjelang Bulan Ramadhan ini.

Baca Juga: Selebgram Ratu Felisha Diperiksa Polda Jatim Terkait Promosi Arisan Bodong Joiss

"Setidaknya kita identifikasi dulu masalah yang terjadi. Nah nanti kita akan telaah analisis mulai dari hulu hingga hilir terkait 9 bahan pokok ini,"jelasnya.

Kemudian, hasilnya akan koordinasikan kepada Kapolri untuk diteruskan dalam mengambil kebijakan Presiden dan menteri terkait.

Hotman menambahkan, dalam pertemuan bersama Kapolda Jatim itu, Satgas Pencegahan Korupsi mendapat beberapa catatan, diantaranya adalah antisipasi dan persiapan naik turunnya harga bahan pokok dan kelangkaan yang biasa terjadi.

"Kami antisipasi sejak awal, tadi Pak Nico sudah mempertemukan dengan beberapa tim dari Polda untuk kita lakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih baik lagi," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Tokoh masyarakat Surabaya, Saleh Mukadar, menilai penerapan aturan jam operasional secara seragam tanpa melihat jenis komoditas adalah langkah yang keliru.

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Saat ini, Pemkot mematangkan tahap penjaringan masukan akhir dari para pemangku kepentingan.

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.