Selasa, 17 Nov 2026 05:03 WIB

Rasiyo Diundang Untuk Klarifikasi Kasus RS Pura Raharja, Ishaq Laporkan Balik Ke Polda Jatim  

Foto: RS Pura Raharja yang berada di Jl. Pucang Adi No.12-14, Kertajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.
Foto: RS Pura Raharja yang berada di Jl. Pucang Adi No.12-14, Kertajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.

selalu.id - Kuasa hukum dari Adhy Karyono dan Rasiyo, Syaiful Ma'arif, diundang penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Senin (26/1) siang untuk klarifikasi terkait kasus yang melibatkan Rumah Sakit (RS) Pura Raharja. Syaiful menyampaikan bahwa Rasiyo saat ini berada di Polda Jatim dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi atas laporan yang diajukan CEO RS Pura Raharja, Dr. Muh Ishaq Jayabrata.

 

Baca Juga: Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

"Laporan balik dari Bapak Ishaq telah teregistrasi dengan nomor LP/B/15/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. Perlu dicatat bahwa Bapak Rasiyo bukan diperiksa, melainkan diundang untuk klarifikasi," jelas Syaiful, Senin (26/1/2026) petang.

 

Sebelumnya, pada Rabu (31/12/2025) petang, Adhy Karyono yang menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui kuasa hukumnya Syaiful Ma'arif telah melaporkan Ishaq ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. "Awalnya laporan kami diajukan ke bidang Krimum, namun kini ditangani oleh Krimsus sesuai petunjuk jaksa karena perkara ini masuk kategori pidana khusus," ujarnya.

 

Pelaporan dilakukan karena Ishaq diduga masih menikmati fasilitas meskipun seharusnya telah berhenti sebagai CEO. Hal ini berdasarkan dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat perpanjangan jabatan Ishaq sebagai CEO periode 2021-2026. Rasiyo, yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim pada saat surat tersebut dikeluarkan dan kini menjadi Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, telah memberikan surat pernyataan bahwa ia tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 yang menjadi dasar perpanjangan jabatan tersebut.

Baca Juga: Polda Jatim Tetapkan MCL Tersangka Penipuan Arisan Meow Rp4 Miliar

 

"Surat keputusan tersebut tidak sah karena tanda tangan Bapak Rasiyo diduga dipalsukan oleh pihak tidak dikenal. Selain itu, RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim yang dikelola di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim," jelas Syaiful, menambahkan bahwa pihaknya telah membawa 24 alat bukti mulai dari akta pendirian perkumpulan hingga surat-surat yang digunakan Ishaq sebagai dasar untuk tetap menjabat.

 

Baca Juga: Mantan Anggota DPR Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Kuota Haji 2026, Kerugian Diklaim Rp2 Miliar

Sebelumnya, Rasiyo mengakui adanya dugaan pemalsuan tanda tangannya. "Secara tampilan memang terlihat dipalsukan, dan saya sendiri tidak mengetahui siapa yang melakukan itu," ujarnya. 

 

Namun, ia berharap permasalahan dapat diselesaikan secara kondusif. "Yang berwenang saat ini adalah Bapak Adhy Karyono. Saya berharap beliau bisa bertemu dengan Bapak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Selain itu, Bapak Ishaq berjasa besar dalam mengembangkan RS Pura Raharja, jadi mungkin bisa diberikan posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS," tambah Rasiyo.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.

Hujan dan Angin Kencang Terjang Jombang, Kampus hingga Rumah Sakit Porak-poranda

Hingga kini, petugas BPBD Jombang bersama perangkat kecamatan masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak.