Kamis, 03 Sep 2026 13:06 WIB

Sebut Nama Madas di Kontennya, Wawali Armuji Minta Maaf dan Tuding Peran JTV

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 06 Jan 2026 13:58 WIB
Jalannya mediasi antara Armuji dan Ormas Madas di Unitomo
Jalannya mediasi antara Armuji dan Ormas Madas di Unitomo

selalu.id – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) atas penyebutan nama ormas tersebut dalam sebuah pernyataan yang sempat memicu polemik dan kegaduhan publik.

Permohonan maaf itu disampaikan Armuji dalam pertemuan mediasi terbuka bersama Ketua Umum DPP Madas, Mohammad Taufik, di Universitas dr Soetomo (Unitomo) , Selasa (6/1/2026).

Baca Juga: Hapus Stigma Kampungan, Kanwil Kemenag Jatim Gelar Expo Madrasah 2026

“Saya khilaf menyebut nama ormas. Saya mohon maaf. Tidak ada niat sedikit pun untuk menstigmatisasi Madas,” ujar Armuji.

Armuji menjelaskan, sidak tersebut dilakukan setelah dirinya menerima banyak laporan masyarakat. Peristiwa itu kemudian viral setelah diberitakan media dan tersebar di media sosial.

“Yang memviralkan bukan saya, tapi televisi JTV. Lalu ada telepon ke saya terus berdering, banyak laporan masuk, makanya saya datang,” jelasnya.

Ia mengakui dalam dialog yang disiarkan melalui kanal YouTube dan medsos pribadinya, sempat menyebut nama Madas ketika menanggapi pertanyaan soal oknum yang terlibat. Namun, menurutnya, penyebutan itu dilakukan secara spontan dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan organisasi.

“Saya khilaf, menyebut itu sekali. Bahkan saya kira logonya Madas, ternyata setelah diklarifikasi itu bukan, ternyata tulisan gong xi fa cai,”imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Madas Mohammad Taufik menegaskan, organisasi yang dipimpinnya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dan menolak keras stigma premanisme yang sempat dilekatkan.

“Pertama, kami atas nama Madas meminta maaf jika persoalan ini menjadi gaduh dan tidak kondusif. Tapi kami tegaskan, Madas bukan ormas preman,” tegas Taufik.

Ia menjelaskan, kejadian yang dipersoalkan terjadi pada Agustus 2025, sementara dirinya baru menjabat sebagai Ketua Umum Madas pada Oktober 2025. Berdasarkan kajian tim hukum Madas, tidak ditemukan keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: Tragedi Berdarah di Diskotek Triple X Surabaya: Pemuda Dikeroyok Brutal, Kepala Dihantam Paving

“Tidak ada satu pun berita acara yang menyebut Madas. Tidak ada kejadian ormas di situ. Itu bukan kegiatan organisasi,” ujarnya.

Taufik juga mengakui bahwa salah satu individu yang disebut-sebut dalam kasus tersebut memang hadir dalam acara pelantikan, namun hal itu tidak serta-merta membuktikan keterlibatan ormas.

“Sampai hari ini saya tidak menyangka yang bersangkutan adalah anggota. Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, kami mendukung aparat untuk memproses,” katanya.

Ia menilai, keberadaan tulisan atau logo di pakaian individu tertentu telah berkembang menjadi framing yang merugikan organisasi.

“Ini jadi gorengan. Padahal tidak ada kaitannya dengan Madas,” tambahnya.

Baca Juga: Potret Aksi 'Agustus Kelam' di Surabaya, Serukan Perlindungan hingga DBH Migas Madura

Taufik sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian dan mengakhiri polemik di ruang publik.

“Kami dari awal mendukung Polda untuk menyelidiki. Kalau memang bersalah, silakan ditindak,” tegas Taufik.

Lebih lanjut Taufik atas nama pribadi dan organisasi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Madura atas stigma yang sempat berkembang.

“Semoga ini jadi pembelajaran bersama dan tidak ada lagi kesalahpahaman,” pungkasnya.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.