Kamis, 04 Jun 2026 13:23 WIB

Wali Kota Eri Cahyadi Turun Tangan Mediasi Jalan Ditembok di Asem Jajar

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 02 Nov 2025 19:42 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat memediasi masalah warga
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat memediasi masalah warga

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung memimpin proses mediasi sengketa jalan ditembok yang bikin heboh warga Jalan Asem Jajar III, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.
Mediasi digelar di Kantor Kecamatan Bubutan, Kamis (30/10/2025), dengan menghadirkan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, lurah, serta dua pihak warga yang berselisih.

Dalam pertemuan itu, Eri tak bisa menyembunyikan rasa prihatin. Ia menyesalkan terjadinya konflik di antara warga yang sebenarnya bertetangga dan hidup berdekatan.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

“Saya tidak ingin sesama warga bergesekan, apalagi tetangga. Padahal kalau kita kesusahan, yang pertama kita minta tolong ya tetangga,” ujar Eri Cahyadi.

Menurut Eri, akar masalah bermula dari penjualan tanah yang tidak dilaporkan dengan benar sejak awal. Penjual menyebut sudah menyediakan setengah meter tanah untuk jalan yang disebut sebagai wakaf dari ibunya.

Namun pembeli, Siti Holilah, merasa tanah tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya.

Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian berujung pada pembangunan tembok yang menutup akses jalan. Untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, Eri meminta BPN turun langsung melakukan pengukuran ulang.

“Kami berharap setelah BPN mengukur ulang, semua warga bisa berbesar hati mengikhlaskan sedikit tanahnya demi akses jalan bersama,” katanya.

Eri menegaskan, setelah pengukuran ulang selesai, ia akan kembali mempertemukan kedua pihak agar bisa duduk bersama mencari solusi damai.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

“Nanti setelah diukur kita pertemukan lagi mereka,” tambahnya.

Dalam sengketa ini, Eri juga mengingatkan agar warga tidak memperkeruh suasana dengan saling serang di media sosial. Ia menilai, permasalahan warga seharusnya diselesaikan lewat cara kekeluargaan, bukan dengan unggahan yang bisa memancing emosi publik.

“Saya sudah bilang ke Pak Camat dan Lurah, selesaikan lewat Kampung Pancasila, tidak semua masalah harus dibawa ke medsos,” tegasnya.

Eri juga meluruskan kabar yang sempat beredar di masyarakat soal dugaan penerimaan uang oleh Lurah atau LPMK Tembok Dukuh terkait persoalan ini. Setelah melakukan pengecekan langsung, Eri memastikan isu tersebut tidak benar.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

“Setelah saya cari tahu ternyata tidak seperti itu. Uang itu dikumpulkan oleh RT/RW dengan niat baik untuk biaya ukur ulang BPN, sekitar Rp350 ribu sampai Rp500 ribu. Tapi niat baik itu malah berubah jadi fitnah,” ungkapnya.

Eri pun mengingatkan agar perangkat kampung berhati-hati dan tidak menerima uang dalam bentuk apa pun, meski alasannya untuk kepentingan bersama.

“Saya harap semua pihak bisa berbesar hati. Jangan sampai masalah seperti ini merusak kerukunan antarwarga Kota Pahlawan,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.