Jumat, 05 Jun 2026 21:19 WIB

DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi Penyaluran BOSDA yang Dianggap Tak Adil

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto

selalu.id – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinilai tidak adil dan belum merata di seluruh sekolah.

 

Baca Juga: Dua Anak di Sidoarjo Jadi Korban Persetubuhan Ayah Kandung hingga Salah Satunya Hamil

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi ketimpangan distribusi antara sekolah besar dan sekolah kecil. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyebut skema BOSDA saat ini belum berpihak kepada sekolah yang masih kesulitan operasional.

 

“Ada sekolah yang SPP-nya hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan tetapi mendapatkan BOSDA yang sama dengan sekolah besar yang SPP-nya jutaan. Ini jelas tidak adil,” tegas Tarkit, Jumat (17/10/2025).

 

Ia mencontohkan sejumlah sekolah swasta di Sidoarjo yang memungut SPP hingga Rp3 juta per bulan masih menerima BOSDA dengan nilai besar. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan bantuan hingga Rp1 miliar. Menurutnya, bantuan seharusnya difokuskan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

 

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

“Sementara banyak sekolah kecil hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, bantuan harus difokuskan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

 

Tarkit menambahkan, penyelenggaraan pendidikan kini mulai bergeser ke arah komersial. Banyak pihak mendirikan sekolah bukan karena panggilan sosial, melainkan berorientasi profit. Kondisi ini, katanya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Polresta Sidoarjo Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Senilai Puluhan Miliar

Komisi D DPRD Sidoarjo saat ini meminta data detail dari Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang daftar penerima BOSDA. Pendataan ulang ini diharapkan menjadi dasar pembahasan antara legislatif dan eksekutif agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

 

“Kita ingin tahu berapa besar SPP tiap sekolah, berapa penerimaan BOSDA-nya, dan siapa yang benar-benar layak menerima. Dari situ baru bisa dirumuskan kebijakan yang lebih adil,” pungkas Tarkit.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Pekan Olahraga Bhayangkara ke-80, Kapolda Jatim Tekankan Soliditas dan Sportivitas

Selain meningkatkan prestasi, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan sosial dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Senangnya Korban Pencurian saat Motornya Dikembalikan Polres Pasuruan

Suasana haru tak terhindarkan saat sepeda motor hasil curian itu diserahkan langsung kepada pemiliknya.

Update Jemaah Haji Jatim yang Sakit, Wafat hingga Pulang Selamat, Berikut Datanya

Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing.

Momen Dramatis Tim Damkar saat Evakuasi Kambing Etawa Terperosok Sumur di Mojokerto

Supoyo menyebut sumur tersebut sudah tidak dipakai lagi. Petugas damkar memakai tali tampar, tali karmantel, serta anak tangga untuk proses evakuasi.

DPRD Surabaya Soroti Dugaan Ketidaklengkapan Izin Pasar di Kawasan Tanjungsari

izin yang telah diterbitkan diduga tidak mencantumkan ketentuan jam operasional sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya

Surabaya dipilih sebagai lokasi awal karena telah memiliki berbagai inisiatif pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.