Rabu, 21 Okt 2026 19:40 WIB

DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi Penyaluran BOSDA yang Dianggap Tak Adil

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto

selalu.id – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinilai tidak adil dan belum merata di seluruh sekolah.

 

Baca Juga: Aksi Motoran Santri Sidoarjo Kampanyekan Tertib Lalu Lintas Sambut HSN 2026

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi ketimpangan distribusi antara sekolah besar dan sekolah kecil. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyebut skema BOSDA saat ini belum berpihak kepada sekolah yang masih kesulitan operasional.

 

“Ada sekolah yang SPP-nya hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan tetapi mendapatkan BOSDA yang sama dengan sekolah besar yang SPP-nya jutaan. Ini jelas tidak adil,” tegas Tarkit, Jumat (17/10/2025).

 

Ia mencontohkan sejumlah sekolah swasta di Sidoarjo yang memungut SPP hingga Rp3 juta per bulan masih menerima BOSDA dengan nilai besar. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan bantuan hingga Rp1 miliar. Menurutnya, bantuan seharusnya difokuskan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

 

Baca Juga: Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Doa Lintas Agama Digelar di Sidoarjo

“Sementara banyak sekolah kecil hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, bantuan harus difokuskan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

 

Tarkit menambahkan, penyelenggaraan pendidikan kini mulai bergeser ke arah komersial. Banyak pihak mendirikan sekolah bukan karena panggilan sosial, melainkan berorientasi profit. Kondisi ini, katanya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Gelar Razia Simpatik, Petugas Bagi-bagi Helm SNI Buat Pengendara Taat Pajak di Sidoarjo

Komisi D DPRD Sidoarjo saat ini meminta data detail dari Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang daftar penerima BOSDA. Pendataan ulang ini diharapkan menjadi dasar pembahasan antara legislatif dan eksekutif agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

 

“Kita ingin tahu berapa besar SPP tiap sekolah, berapa penerimaan BOSDA-nya, dan siapa yang benar-benar layak menerima. Dari situ baru bisa dirumuskan kebijakan yang lebih adil,” pungkas Tarkit.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

Bukan hanya mengganggu pemandangan, kabel yang sudah tidak digunakan juga dinilai tak semestinya dibiarkan menggantung begitu saja, harus ditertibkan.

Kisah Penjual Peyek di Nganjuk Terancam Kehilangan Rumah atas Utang Mendiang Suami Rp690 Juta

Rumah tinggal Lilik terancam disita dan dilelang oleh BRI Cabang Nganjuk atas klaim utang mendiang suaminya, Puji Astanto, sebesar Rp690 juta.

45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Surabaya Ekkie Noorisma menyebut, dua biang keroknya klasik tidak berizin dan belum bayar pajak.

21 Anggota Geng Motor Pengeroyok Pengunjung Angkringan di Mojokerto Diringkus

Tiga orang dilaporkan menjadi korban dan mengalami luka-luka, salah satunya luka robek diduga akibat senjata tajam.

Doa Kebangsaan di Mojokerto, Ning Ita dan Kapolres Kompak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Doa bersama menjadi ikhtiar menyatukan tekad sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat dalam membangun bangsa.

Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penindakan saja tidak cukup.