Rabu, 22 Jul 2026 10:25 WIB

DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi Penyaluran BOSDA yang Dianggap Tak Adil

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto

selalu.id – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinilai tidak adil dan belum merata di seluruh sekolah.

 

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Dorong Perbaikan Sekolah Terpencil dan Usulan Tunjangan Khusus Guru Pesisir

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi ketimpangan distribusi antara sekolah besar dan sekolah kecil. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyebut skema BOSDA saat ini belum berpihak kepada sekolah yang masih kesulitan operasional.

 

“Ada sekolah yang SPP-nya hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan tetapi mendapatkan BOSDA yang sama dengan sekolah besar yang SPP-nya jutaan. Ini jelas tidak adil,” tegas Tarkit, Jumat (17/10/2025).

 

Ia mencontohkan sejumlah sekolah swasta di Sidoarjo yang memungut SPP hingga Rp3 juta per bulan masih menerima BOSDA dengan nilai besar. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan bantuan hingga Rp1 miliar. Menurutnya, bantuan seharusnya difokuskan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

 

Baca Juga: MTQ ke-32 Kabupaten Sidoarjo Resmi Ditutup, Berikut Daftar Juaranya

“Sementara banyak sekolah kecil hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, bantuan harus difokuskan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

 

Tarkit menambahkan, penyelenggaraan pendidikan kini mulai bergeser ke arah komersial. Banyak pihak mendirikan sekolah bukan karena panggilan sosial, melainkan berorientasi profit. Kondisi ini, katanya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Diperas, Kehilangan Kerja dan Foto Syurnya Tersebar: Ibu di Sidoarjo Awalnya Hanya Pinjam Rp200 Ribu

Komisi D DPRD Sidoarjo saat ini meminta data detail dari Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang daftar penerima BOSDA. Pendataan ulang ini diharapkan menjadi dasar pembahasan antara legislatif dan eksekutif agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

 

“Kita ingin tahu berapa besar SPP tiap sekolah, berapa penerimaan BOSDA-nya, dan siapa yang benar-benar layak menerima. Dari situ baru bisa dirumuskan kebijakan yang lebih adil,” pungkas Tarkit.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.