Minggu, 06 Sep 2026 04:54 WIB

DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi Penyaluran BOSDA yang Dianggap Tak Adil

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto

selalu.id – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinilai tidak adil dan belum merata di seluruh sekolah.

 

Baca Juga: Kebakaran Landa Pabrik Rokok di Jabon Sidoarjo

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi ketimpangan distribusi antara sekolah besar dan sekolah kecil. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyebut skema BOSDA saat ini belum berpihak kepada sekolah yang masih kesulitan operasional.

 

“Ada sekolah yang SPP-nya hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan tetapi mendapatkan BOSDA yang sama dengan sekolah besar yang SPP-nya jutaan. Ini jelas tidak adil,” tegas Tarkit, Jumat (17/10/2025).

 

Ia mencontohkan sejumlah sekolah swasta di Sidoarjo yang memungut SPP hingga Rp3 juta per bulan masih menerima BOSDA dengan nilai besar. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan bantuan hingga Rp1 miliar. Menurutnya, bantuan seharusnya difokuskan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

 

Baca Juga: Menyoal Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Kemenag RI Dorong Upaya Investigasi

“Sementara banyak sekolah kecil hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, bantuan harus difokuskan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

 

Tarkit menambahkan, penyelenggaraan pendidikan kini mulai bergeser ke arah komersial. Banyak pihak mendirikan sekolah bukan karena panggilan sosial, melainkan berorientasi profit. Kondisi ini, katanya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Komisi D DPRD Sidoarjo saat ini meminta data detail dari Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang daftar penerima BOSDA. Pendataan ulang ini diharapkan menjadi dasar pembahasan antara legislatif dan eksekutif agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

 

“Kita ingin tahu berapa besar SPP tiap sekolah, berapa penerimaan BOSDA-nya, dan siapa yang benar-benar layak menerima. Dari situ baru bisa dirumuskan kebijakan yang lebih adil,” pungkas Tarkit.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Hadiri Raker Gabungan DPP Apeksi, Wali Kota Mojokerto Ning Ita: TKD Harus Fleksibel

Ning Ita menegaskan Apeksi akan terus mendorong agar relasi pusat dan daerah dibangun dengan prinsip kuat, adil, dan adaptif.

Sango Ceramics Indonesia Luncurkan Showroom di Surabaya, Hadirkan Produk Keramik Ekspor

Soal harga, produk Sango Ceramics dibanderol mulai dari Rp15.000 per item

DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Data Desilnya di Atas 5

“Masih banyak ternyata anak-anak yang butuh sekolah karena biaya. Sementara ternyata desilnya di atas 5,” kata Imam.

Kenang Setahun Wafatnya Affan Kurniawan, Forkopimda Sidoarjo Bagi Beras ke Seribu Driver Ojol

Bantuan bertepatan dengan satu tahun wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol asal Jakarta yang meninggal dunia setahun lalu dalam aksi ujuk rasa.

Libatkan 25.613 Peserta, Tajemtra 2026 Pecah Rekor 

Para peserta menempuh perjalanan kurang lebih 30 KM hingga finish di kawasan Alun-alun Jember.

Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Tokoh masyarakat Surabaya, Saleh Mukadar, menilai penerapan aturan jam operasional secara seragam tanpa melihat jenis komoditas adalah langkah yang keliru.