Rabu, 22 Jul 2026 21:11 WIB

Polemik Sindiran Puan Maharani ke Gubernur Berlanjut, Rivalitas Pilpres 2024?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 16 Feb 2022 01:42 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.

selalu.id - Persoalan sindiran ketua DPR RI Puan Maharani yang kesal tidak disambut oleh seorang gubernur saat ia berkunjung ke wilayahnya, masih jadi pernbincangan. Kali ini respon datang dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Menurut Akmal, sindiran Puan kepada salah satu gubernur itu merupakan dampak dari masalah etika yang harusya dijalankan oleh pemimpin daerah.

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

"Walaupun tidak diatur dalam perundang-undangan, tapi itu etika," terang Malik saat ditemui di kantor DPR RI Senayan Selasa (15/2/2022).

Ditambahkan Akmal, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan terpisah antara pusat dan daerah.

Baca Juga: PDIP Surabaya Wajibkan 40 Persen Pengurus Ranting dari Gen Z

"Ya sebaiknya datang dan mendampingi (Puan), karena ini terkait sinergitas dan kolaborasi," lanjutnya.

Sebelumnya Puan Maharani sempat menyindir salah seorang gubernur atas sikapnya pada rapat kordinasi tiga pilar PDI-Perjuangan di Manado 9 Februari lalu. Di hadapan kader partainya, Puan mengingatkan tentang pentingnya meredam ego dan ambisi yang terlalu besar.

Baca Juga: Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian

Setelah peristiwa itu, banyak pihak mengaitkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai sosok kepala daerah yang disindir Puan. Hal ini semakin menghubungkan perseteruan keduanya dalam persaingan menuju kursi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Desakan itu muncul setelah delapan halte yang telah dipasangi iklan mampu menyumbang PAD sebesar Rp583 juta.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.