Rabu, 22 Jul 2026 11:22 WIB

Polemik Sindiran Puan Maharani ke Gubernur Berlanjut, Rivalitas Pilpres 2024?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 16 Feb 2022 01:42 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.

selalu.id - Persoalan sindiran ketua DPR RI Puan Maharani yang kesal tidak disambut oleh seorang gubernur saat ia berkunjung ke wilayahnya, masih jadi pernbincangan. Kali ini respon datang dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Menurut Akmal, sindiran Puan kepada salah satu gubernur itu merupakan dampak dari masalah etika yang harusya dijalankan oleh pemimpin daerah.

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

"Walaupun tidak diatur dalam perundang-undangan, tapi itu etika," terang Malik saat ditemui di kantor DPR RI Senayan Selasa (15/2/2022).

Ditambahkan Akmal, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan terpisah antara pusat dan daerah.

Baca Juga: PDIP Surabaya Wajibkan 40 Persen Pengurus Ranting dari Gen Z

"Ya sebaiknya datang dan mendampingi (Puan), karena ini terkait sinergitas dan kolaborasi," lanjutnya.

Sebelumnya Puan Maharani sempat menyindir salah seorang gubernur atas sikapnya pada rapat kordinasi tiga pilar PDI-Perjuangan di Manado 9 Februari lalu. Di hadapan kader partainya, Puan mengingatkan tentang pentingnya meredam ego dan ambisi yang terlalu besar.

Baca Juga: Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian

Setelah peristiwa itu, banyak pihak mengaitkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai sosok kepala daerah yang disindir Puan. Hal ini semakin menghubungkan perseteruan keduanya dalam persaingan menuju kursi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.