Jumat, 04 Sep 2026 12:21 WIB

Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

Hasto Kristiyanto (kanan)  saat menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Un
Hasto Kristiyanto (kanan) saat menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Un

selalu.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang atau pengendali di balik rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama setahun terakhir. 

Hasto menilai tudingan tersebut justru mencerminkan kelemahan tata kelola pemerintahan yang gemar mencari kambing hitam ketika menghadapi persoalan.

Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Hal itu dikatakan Hasto di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7). 

"Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahan ya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter," kata Hasto.

Hasto menyebut pola serupa pernah terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli. Saat itu sejumlah pihak mencari kambing hitam untuk menutupi persoalan internal kekuasaan.

"Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam," ujarnya.

Ia menambahkan, narasi kambing hitam pada peristiwa Kudatuli  itu juga diwarnai penangkapan sejumlah aktivis, padahal menurutnya akar masalah sebenarnya terletak pada tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai sumber orientasi kekuasaan.

"Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis," ucapnya.

"Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi," tambahnya.

Baca Juga: Hapus Stigma Kampungan, Kanwil Kemenag Jatim Gelar Expo Madrasah 2026

Di luar soal tudingan terhadap partainya, Hasto juga menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tengah mengalami kemunduran, merujuk pada hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tak lagi berstatus negara demokrasi penuh, akibat kecenderungan otoritarianisme legal.

"Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," ujarnya.

Hasto mencontohkan pertarungan Perang Dingin pada 1965 yang berujung pembubaran PKI sebagai bentuk guncangan eksternal, berbeda dengan guncangan internal yang menurutnya lahir dari perubahan perilaku kekuasaan.

"Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," ujarnya.

Baca Juga: Tragedi Berdarah di Diskotek Triple X Surabaya: Pemuda Dikeroyok Brutal, Kepala Dihantam Paving

Ia mengatakan PDIP menjadikan momentum peringatan 27 Juli untuk mengingatkan publik bahwa watak kekuasaan otoriter yang pernah dibangun dari perpaduan kekuatan militer, parpol penguasa dan mono loyalitas aparatur sipil negara, hingga kontrol atas akses ekonomi dan narasi pemberitaan, pada akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat.

"Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat," katanya.

Hasto menegaskan tidak ada kekuatan otoriter yang bertahan selamanya, dan hal itu yang menurutnya terus perlu diingatkan kepada publik.

"Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," ujarnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Cerita Pemuda Lamongan Sulap Kamar di Sambikerep Surabaya jadi Gudang Transit Sabu

Kini, langkah BN terhenti. Pemuda Lamongan itu harus menukar kamar kontrakannya di Sambikerep dengan dinginnya sel tahanan Polrestabes Surabaya.

Taman Dayu Rayakan Anniversary Lewat Turnamen Golf Bernuansa Bali

General Manager Taman Dayu Golf Club & Resort Brendan Sentosa mengatakan perayaan anniversary ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada komunitas.

Mangkrak dan Tak Ada Kepastian, Tiga Pembeli Apartemen PT TPI Gugat Pengembang Rp6,49 Miliar di PN Surabaya

Langkah hukum ini ditempuh lantaran unit yang telah dilunasi sejak 2024 tak kunjung diserahterimakan.

Ketika Peziarah Terusik dengan Markanya Anjal dan Pengemis di Kawasan Sunan Ampel Surabaya

Aduan tersebut mengalir deras ke hotline Lapor Cak Eri. Sejumlah peziarah mengaku kerap diresahkan oleh aksi anjal yang meminta uang dengan berbagai macam cara.

Resmi Dikelola Pemkab Pasuruan, Rest Area dan Tengger Cultural Center Tosari Siap Dihidupkan

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan fasilitas penunjang wisata tersebut.

Gandeng PMI Surabaya, PT PAL Indonesia Kirim Donasi Kemanusiaan Rp83,1 Juta ke Korban Gempa NTT

Berdasarkan komunikasi dan assessment sementara tim lapangan di NTT, bantuan akan difokuskan untuk pemenuhan fasilitas dasar masyarakat terdampak.