Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian

selalu.id - Rembesan air bercampur lumpur dari tanggul penahan luapan Lumpur Lapindo di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, yang mengarah ke jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong mendapat perhatian serius anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). 

Ia meninjau langsung lokasi bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Senin (13/7/2026).

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Bakal Terapkan Parkir QRIS, Tak Segan Sikat Jukir Bandel

BHS menilai rembesan tersebut harus segera ditangani karena berpotensi mengganggu keselamatan transportasi dan aktivitas ekonomi jika tidak segera dikendalikan. 

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, tetapi juga dapat memengaruhi perekonomian Jawa Timur hingga nasional.

Karena itu, BHS meminta Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mempercepat pembuangan air dari kolam lumpur ke sungai, memperkuat seluruh tanggul penahan, serta merealisasikan sistem peringatan dini guna mengantisipasi risiko yang lebih besar.

“Tidak hanya keselamatan, tapi ekonomi kita bisa terhambat. Jadi ekonomi Jawa Timur, ekonomi nasional bisa terhambat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi keadaan darurat di kawasan Lumpur Lapindo. 

Kata BHS, mitigasi harus melibatkan berbagai instansi terkait karena kawasan tersebut merupakan bencana nasional yang berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat maupun infrastruktur.

BHS menegaskan pemerintah tidak boleh terlambat menyiapkan langkah antisipasi. BNPB, Basarnas, dan SAR perlu memiliki posko di kawasan tersebut serta rutin menggelar latihan keselamatan agar masyarakat siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Sukodono, Pemkab Sidoarjo Langsung Perbaiki

“Karena ini masuk dalam bencana nasional. BNPB sudah harus mempersiapkan semua penanggulangan bencana. Tidak boleh terlambat, SAR harus punya posko di sini, BNPB punya posko, Basarnas punya posko. Dan kita selalu melakukan safety drill setiap tiga bulan sekali,” jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana meminta pemerintah pusat tidak menunda pembangunan maupun peninggian tanggul hingga 2027. Menurutnya, pekerjaan tersebut perlu dipercepat untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar.

“Kalau bisa secepatnya tidak usah menunggu tahun 2027. Peninggian tanggul lumpur dan pembangunan tanggul penahan yang bocor di dekat rel KA dan Jalan Raya Porong dibangun tahun 2026 ini. Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” tegasnya.

Mimik menegaskan masyarakat Sidoarjo tidak boleh kembali menjadi korban persoalan Lumpur Lapindo yang hingga kini masih menyisakan ancaman. Ia berharap solusi segera direalisasikan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Baca Juga: Hari Jadi ke-81 Jatim, Bupati Sidoarjo Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Keterbukaan Informasi Desa

Kepala PPLS Darwis Daraba mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab rembesan yang ditemukan di beberapa bagian tanggul waduk lumpur. 

Selama proses tersebut, pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara intensif guna memastikan stabilitas tetap terjaga.

Menurut Darwis, hasil investigasi akan menjadi dasar penentuan metode penanganan sesuai standar teknis. PPLS juga telah menyusun Rencana Tanggap Darurat (RTD) sejak 2019 dan ditargetkan rampung pada 2026. 

Dokumen itu mencakup mekanisme penanganan darurat, pembagian peran antarinstansi, skema posko, serta prosedur keselamatan yang kini menunggu penetapan Bupati Sidoarjo.

Editor : Zein Muhammad

URL : https://selalu.id/news-14622-tanggul-lumpur-lapindo-kritis-ancam-keselamatan-hingga-perekonomian