Kebijakan Pendidikan Jatim Tuai Kontroversi, Begini Kata Dewan Pendidikan Jatim

Penulis : Dony Maulana
| Selasa, 18 Mar 2025 16:09 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

selalu.id - Program pendidikan gratis di Jawa Timur yang dicanangkan beberapa tahun lalu justru memicu kontroversi. Alih-alih meringankan beban masyarakat, kebijakan ini malah menambah beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa SMA/SMK negeri.

Temuan ini terungkap dari sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di beberapa sekolah. Rencana Kebutuhan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rancangan Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan (RAKPP) menunjukkan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada siswa.

Dewan Pendidikan Jatim, Ali Yusa mengungkapkan, bahwa sistem ini dinilai menciptakan ketidakadilan, karena membebankan biaya besar kepada orang tua, padahal pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Delapan capaian mutu pendidikan yang seharusnya menjadi tolok ukur kualitas sekolah, ternyata sangat bergantung pada biaya yang dikeluarkan orang tua.

"Jadi, ketidakmampuan sekolah dalam mengelola anggaran secara efisien, bisa menyebabkan orang tua harus ikut menanggung biaya operasional sekolah," terang Ali Yusa kepada selalu.id saat diwawancarai via seluler, Selasa (18/3/2025).

Kendati demikian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, harus menghadapi dilema. Janji politiknya tentang pendidikan gratis berbenturan dengan realita buruknya pengelolaan anggaran sekolah. Terdapat inefisiensi dan potensi penyimpangan anggaran yang signifikan.

Seperti yang diberitakan selalu.id sebelumnya, perbandingan anggaran pendidikan di perguruan tinggi dan SMA/SMK menunjukkan perbedaan yang mencolok. Anggaran 3,5 miliar rupiah di perguruan tinggi dapat menjangkau 300-400 mahasiswa, sementara di beberapa SMA/SMK di Jawa Timur, anggaran yang hampir sama hanya untuk 170 siswa.

"Kondisi ini memberatkan ekonomi keluarga. Orang tua harus menanggung biaya tambahan hingga Rp 300.000 per bulan per anak, di luar BOS dan BOPDA yang rata-rata Rp 200.000 per bulan," paparnya.

"Seperti misalnya di Lumajang, dengan UMR Rp 2.000.000, keluarga dengan dua anak SMA/SMK harus menanggung beban hingga Rp 600.000 per bulan untuk biaya pendidikan, belum termasuk biaya hidup lainnya. Hal ini memprihatinkan mengingat IPM kita (Provinsi Jawa Timur) masih berada di peringkat 15, dan itu faktanya," ucapnya.

Ali Yusa juga menyoroti rendahnya IPM Jatim tersebut, dimana berdasarkan beberapa data menunjukkan rendahnya kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan yang layak. "Peningkatan IPM masih didominasi oleh daerah-daerah besar seperti Surabaya, Malang, dan Gresik, sementara daerah lain masih tertinggal," cetusnya.

Dewan Pendidikan Jatim sendiri juga menyoroti ketidakjelasan anggaran, kurangnya kerjasama dengan perusahaan melalui CSR, dan keanehan dalam angka minimal penyelenggaraan pendidikan serta capaian pendidikan di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.