Kamis, 04 Jun 2026 11:27 WIB

Kasus Omicron di Surabaya, Gubernur Khofifah: Jangan Panik dan Perketat Prokes

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 02 Jan 2022 18:42 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah
Gubernur Jawa Timur Khofifah

selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat Jawa Timur untuk tidak panik, sembari meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat protokol kesehatan menyusul ditemukannya varian Covid-19 Omicron di wilayah Jatim. Hal ini berdasarkan laporan dari Institute Tropical Disease (ITD) Unair.

"Kita tidak boleh panik, tapi yang terpenting harus waspada dengan cara memperketat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan serta percepat vaksinasi," kata Khofifah di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kab. Pasuruan, Minggu (2/1/2022).

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Khofifah mengatakan, terdeteksinya varian omicron di Jatim ini tak bisa terelakkan. Hal ini dikarenakan salah satu karakter varian ini adalah penularannya yang sangat cepat.

"Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian omicron tidak meluas di Jawa Timur, dan jangan sampai terjadi penularan lokal. Saya juga langsung kordinasi dengan Pangdam, Kapolda, Ka. BNPB serta Menkes," katanya.

Untuk itu, Khofifah meminta semua pihak untuk menjaga kondisi supaya situasi di Jatim tetap baik dan terkendali. Yakni dengan mempertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan juga terus diawasi agar bertahan di bawah angka satu persen dan jangan sampai terjadi lonjakan kasus.

"Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian omicron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien yang sudah mendapatkan vaksin," kata Khofifah.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya vaksinasi dalam mencegah penularan omicron. Vaksinasi sebagai salah satu intervensi dalam menekan penyebaran Covid-19.

"Oleh sebab itu saya meminta semua warga Jatim yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin," imbuhnya.

Orang nomor satu di Jatim ini kembali meminta masyarakat untuk tidak mengendorkan protokol kesehatan, meskipun situasi di Jatim sudah melandai.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Sudara-saudara semuanya, jangan kendor menerapkan protokol kesehatan, bagaimanapun pandemi Covid-19 belum benar-benar usai. Kepada pemerintah daerah saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 aktif di Jatim per 1 Januari 2022 ada 98 orang dari total 400.081. Yang meninggal 29.746 orang dan yang sembuh sebanyak 370.237. Dengan capaian vaksinasi dosis 1 sebanyak 78.59�n dosis 2 sebanyak 56.98%. Sementara vaksin lansia tercapai 63,31 persen. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.