Selasa, 08 Sep 2026 12:18 WIB

Ramai KK Warga Surabaya Terblokir, PDIP: Isu Jangan Dipelintir

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 04 Jul 2024 14:16 WIB
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat

selalu.id -  PDI-Perjuangan Surabaya angkat bicara terkait Pemerintah Kota (Pemkot) yang melakukan pemblokiran ribuan Kartu Keluarga (KK) kepada warganya.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, berharap isu pemblokiran itu tidak dipelintir untuk menyerang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

Diketahui, Eri-Armuji merupakan Bakal Calon Petahana yang diusung partainya untuk maju kembali periode dua Piwali Surabaya, pada November 2024 mendatang.

“Semoga tidak dijadikan isu atau dipelintir untuk menyerang kepemimpinan Eri-Armuji,” ujar Achmad Hidayat saat ditemui di DPC PDIP Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Menurut Hidayat, hak penduduk meliputi dokumen kependudukan, pencatatan sipil, serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dilindungi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara penetapan system, pedoman, serta standar pelaksaaan administrasi kependudukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Di tingkat Kota Surabaya melaksanakan saja,” ujarnya.

Hidayat menilai, ini perlu disampaikan agar tidak terjadi disinformasi yang pada akhirnya menyudutkan pihak tertentu. Apalagi, sebentar lagi Kota Surabaya menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di November nanti.

Mengutip data yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, saat hearing dengan Komisi A DPRD, Senin, 1 Juli 2024, ada 97.408 jiwa dalam 42.804 KK yang diduga tidak sesuai domisili.

Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2023 yang kemudian dipublikasikan dengan tujuan agar ada klarifikasi dari warga.

Sementara, kata Achmad, pihaknya mendapatkan data dari sumber tertentu, menyebutkan ada 971.659 keluarga yang tinggal di Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, hanya 42.408 keluarga yang dianggap perlu mengajukan klarifikasi.

“Jadi hanya 4 persen, itu menurut kami wajar karena Surabaya kota besar,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat tidak panik. Hidayat juga yakin Dispendukcapil Kota Surabaya bisa memberikan jalan keluar agar warga Surabaya tidak kehilangan haknya.

Baca Juga: Oknum Satpol PP Surabaya jadi Calo Rekrutmen Pegawai Pemkot, Tarifnya Capai Rp50 Juta

Editor : Ading
Berita Terbaru

Fenomena Gunung di Indonesia Erupsi Bersamaan, Mbah Rono Bilang Begini

Masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras mendekat atau beraktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari pusat kawah.

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

Untuk mengungkap fenomena ini, DPRD Surabaya bakal panggil BBWS dan Perum Jasa Tirta I pekan depan.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.