Senin, 15 Jul 2024 02:29 WIB

Ramai KK Warga Surabaya Terblokir, PDIP: Isu Jangan Dipelintir

  • Reporter : Ade Resty
  • | Kamis, 04 Jul 2024 14:16 WIB
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat

selalu.id -  PDI-Perjuangan Surabaya angkat bicara terkait Pemerintah Kota (Pemkot) yang melakukan pemblokiran ribuan Kartu Keluarga (KK) kepada warganya.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, berharap isu pemblokiran itu tidak dipelintir untuk menyerang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

Diketahui, Eri-Armuji merupakan Bakal Calon Petahana yang diusung partainya untuk maju kembali periode dua Piwali Surabaya, pada November 2024 mendatang.

“Semoga tidak dijadikan isu atau dipelintir untuk menyerang kepemimpinan Eri-Armuji,” ujar Achmad Hidayat saat ditemui di DPC PDIP Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Menurut Hidayat, hak penduduk meliputi dokumen kependudukan, pencatatan sipil, serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dilindungi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara penetapan system, pedoman, serta standar pelaksaaan administrasi kependudukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Di tingkat Kota Surabaya melaksanakan saja,” ujarnya.

Hidayat menilai, ini perlu disampaikan agar tidak terjadi disinformasi yang pada akhirnya menyudutkan pihak tertentu. Apalagi, sebentar lagi Kota Surabaya menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di November nanti.

Mengutip data yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, saat hearing dengan Komisi A DPRD, Senin, 1 Juli 2024, ada 97.408 jiwa dalam 42.804 KK yang diduga tidak sesuai domisili.

Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2023 yang kemudian dipublikasikan dengan tujuan agar ada klarifikasi dari warga.

Sementara, kata Achmad, pihaknya mendapatkan data dari sumber tertentu, menyebutkan ada 971.659 keluarga yang tinggal di Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, hanya 42.408 keluarga yang dianggap perlu mengajukan klarifikasi.

“Jadi hanya 4 persen, itu menurut kami wajar karena Surabaya kota besar,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat tidak panik. Hidayat juga yakin Dispendukcapil Kota Surabaya bisa memberikan jalan keluar agar warga Surabaya tidak kehilangan haknya.

Baca Juga: Usai Digeledah KPK, Anggota DPRD dan Bacabup Bangkalan Mahfud Nyatakan Mundur

Editor : Ading