Pj. Gubernur Adhy Tekankan Pentingnya Integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Penulis : Dony Maulana
- | Selasa, 20 Feb 2024 15:26 WIB
selalu.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengingatkan para ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di BPSDM Prov. Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Selasa (20/2/2024).
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy meminta dalam mewujudkan reformasi birokrasi berdampak, peserta tidak latah atau ikut-ikutan. Terlebih dalam menyesuaikan tema pelatihan 'Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Peningkatan Pemanfaatan Produk-produk Dalam Negeri Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal'.
"Pada awalnya akan bingung mencari. Lalu memikirkan proyek yang wah. Tapi hati-hati, jangan sekedar latah. Karena proyek yang wah belum tentu bisa diimplementasikan dan membawa peningkatan serta kebermanfaatan," katanya kepada selalu.id di Surabaya, Selasa (20/2/2024).
Salah satu yang sering dilakukan, sebut Adhy lebih lanjut, adalah digitalisasi sistem. Sehingga, seringkali terdapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terkadang tidak memberikan perubahan berarti.
"Menpan-RB sudah menyatakan bahwa semua aplikasi harus terkoneksi dalam satu aplikasi yang besar, sehingga terkoneksi sebagai sub domain dari Kominfo," ungkapnya.
Selain itu, Adhy juga mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi.
"Ini juga terkait dengan pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Ini bisa berimbas pada penanggulangan kemiskinan yang Alhamdulillah menurun relatif signifikan di Jawa Timur. Karena kemiskinan ekstrem di Jatim turun dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 331.980 jiwa atau 0,82 persen pada Maret 2023," urainya.
Meski begitu, Adhy meminta agar tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan. Sehingga birokrasi menjadi lebih baik, lebih terkoordinir, lebih terkontrol, dan lebih akuntabel.
Untuk diketahui, peserta PKN Tingkat II. angkatan kedua ini berjumlah 60 orang yang sebagian berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur. Tak hanya itu, ada pula peserta dari Pemerintah Kalimantan Timur, Pemerintah Kalimantan Barat, Kab. Barito Utara, Kab. Bulungan, Kab. Fakfak, Kab. Kota Waringin Timur, Kab. Lahat, dan Kab. Pasangkayu.
Pelatihan ini nantinya akan berlangsung selama 107 hari efektif, yakni 20 Februari 2024 hingga 28 Juni 2024. Pelatihan akan dilakukan menggunakan metode blended learning yang akan diisi oleh narasumber dari latar belakang akademisi, praktisi, maupun widyaiswara BPSDM Jatim.
"Di tahun 2024 ini sendiri, BPSDM Prov. Jatim kembali dipercaya Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk tiga angkatan sekaligus. Di mana, total peserta mencapai 180 orang," tandasnya.
Baca Juga: Beberapa Pj Kepala Daerah di Jatim Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Editor : Ading
