Selasa, 20 Okt 2026 12:45 WIB

Undangan Silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Paguyuban Kades Pakai Logo Pemprov Jatim, Bakesbangpol: Pelanggaran!

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 16 Jul 2023 20:07 WIB
Undangan silaturahmi paguyuban kepala desa Jawa Timur dengan Bacapres Ganjar Pranowo
Undangan silaturahmi paguyuban kepala desa Jawa Timur dengan Bacapres Ganjar Pranowo

selalu.id - Beredar surat undangan silaturahmi Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur bersama relawan Ganjar Pranowo menggunakan logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Diketahui surat undangan bernomor 003/PKD/Jatim/2023 itu untuk kegiatan silaturahmi dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Surabaya.

Baca Juga: Top 5 Berita: KDKMP hingga Target PDI Perjuangan

Berdasar keterangan dari undangan, silaturahmi dilakukan pada Minggu 16 Juli 2023, mulai pukul 11.00 WIB, di Grand City Convention Hall, Surabaya.
Menanggapi itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto mengatakan bahwa sesuai perda pasal 6, untuk kop surat dengan logo Jerbasuki Mawa Bea, digunakan untuk surat kedinasan pada pemerintahan Pemprov Jatim.

"Pemprov ini terdiri dari banyak ASN, yang semuanya taat pada hukum, netral dan tidak berpolitik. Politik kita politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan mensejahterakan masyarakat (semua lapisan masyarakat),"kata Eddy, saat dihubungi selalu.id, Minggu (16/7/2023).

Eddy pun menegaskan apabila logo tersebut digunakan untuk kampanye politik, tentu merugikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut undangan Paguyuban Kades Jatim itu melanggar ketentuan.

Baca Juga: Pemprov Jatim dan ICCN Pacu Ekosistem Ekonomi Kreatif Tembus Pasar Global

"Jadi apabila logo itu dipakai oleh Paguyuban utk berpolitik, maka sangat merugikan Pemprov Jatim,"tegasnya.

Meski begitu, Eddy menjelaskan bahwa Paguyuban Kepala Desa sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ia menilai yang dilakukan paguyuban kades se-Jawa Timur terkait undangan tersebut adalah tidak benar.

"Pihak paguyuban sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan klarifikasi kepada media, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan,"ungkapnya.

Baca Juga: DPRD Jatim Sentil Pemprov, PPPK Paruh Waktu jangan Terus Digantung Nasibnya!

Sementara, Ketua Asosiasi Kepada Desa Jawa Timur, Manuwar mengklarifikasi bahwa acara undangan tersebut tidak melibatkan Pemprov Jatim. Pihaknya mengaku salah dan keliru memasang logo Jatim.

"Ini murni perkumpulan para Kades yang mengadakan silaturahim pada hari ini.
Tidak ada keterlibatan dari Pemprov Jatim.
Cuma logonya keliru kami pasang. Kami atas nama koordinator paguyuban perkumpulan kepala desa se-Jatim mohon maaf atas kekeliruan menggunakan logo pemprov jatim yang kami pasang dalam undangan tersebut,"ucapnya.(Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Ritual Malam Anggoro Kasih di Sendang Agung, Warga Sidoarjo Jaga Nilai Luhur Budaya Jawa

Hari dan pasaran itu diyakini memiliki makna spiritual khusus.

Bupati Subandi: Pokir DPRD Sidoarjo Harus Selaras Regulasi dan Kebutuhan Rakyat

Tujuannya agar setiap usulan pembangunan tidak hanya jadi wacana, tetapi benar-benar sesuai aturan, prioritas, dan mampu dirasakan masyarakat.

150 Produk Pabrik Kosmetik Ilegal di Mojokerto Mengandung Bahan Berbahaya, BPOM RI: Bisa Kanker

"Bisa juga menyebabkan atrofi kulit dan gangguan sistem pelepasan hormon yang tahapan berikutnya bisa berdampak berupa penyakit kanker," ungkap Kepala BPOM RI.

Top 5 Berita: Prabowo Ratas hingga Perda Air Limbah

selalu.id - Lima artikel berita selalu.id masuk dalam top 5 berita sejak Senin (19/10/2026) hingga Selasa (20/10/2026) pagi. Pembaca tertarik pada pemberitaan

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.