Jumat, 04 Sep 2026 20:14 WIB

Undangan Silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Paguyuban Kades Pakai Logo Pemprov Jatim, Bakesbangpol: Pelanggaran!

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 16 Jul 2023 20:07 WIB
Undangan silaturahmi paguyuban kepala desa Jawa Timur dengan Bacapres Ganjar Pranowo
Undangan silaturahmi paguyuban kepala desa Jawa Timur dengan Bacapres Ganjar Pranowo

selalu.id - Beredar surat undangan silaturahmi Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur bersama relawan Ganjar Pranowo menggunakan logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Diketahui surat undangan bernomor 003/PKD/Jatim/2023 itu untuk kegiatan silaturahmi dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Surabaya.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Berdasar keterangan dari undangan, silaturahmi dilakukan pada Minggu 16 Juli 2023, mulai pukul 11.00 WIB, di Grand City Convention Hall, Surabaya.
Menanggapi itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto mengatakan bahwa sesuai perda pasal 6, untuk kop surat dengan logo Jerbasuki Mawa Bea, digunakan untuk surat kedinasan pada pemerintahan Pemprov Jatim.

"Pemprov ini terdiri dari banyak ASN, yang semuanya taat pada hukum, netral dan tidak berpolitik. Politik kita politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan mensejahterakan masyarakat (semua lapisan masyarakat),"kata Eddy, saat dihubungi selalu.id, Minggu (16/7/2023).

Eddy pun menegaskan apabila logo tersebut digunakan untuk kampanye politik, tentu merugikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut undangan Paguyuban Kades Jatim itu melanggar ketentuan.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

"Jadi apabila logo itu dipakai oleh Paguyuban utk berpolitik, maka sangat merugikan Pemprov Jatim,"tegasnya.

Meski begitu, Eddy menjelaskan bahwa Paguyuban Kepala Desa sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ia menilai yang dilakukan paguyuban kades se-Jawa Timur terkait undangan tersebut adalah tidak benar.

"Pihak paguyuban sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan klarifikasi kepada media, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan,"ungkapnya.

Baca Juga: 12 Warga Jatim jadi Korban Penipuan Kerja ke Hong Kong, Kerugian Ratusan Juta

Sementara, Ketua Asosiasi Kepada Desa Jawa Timur, Manuwar mengklarifikasi bahwa acara undangan tersebut tidak melibatkan Pemprov Jatim. Pihaknya mengaku salah dan keliru memasang logo Jatim.

"Ini murni perkumpulan para Kades yang mengadakan silaturahim pada hari ini.
Tidak ada keterlibatan dari Pemprov Jatim.
Cuma logonya keliru kami pasang. Kami atas nama koordinator paguyuban perkumpulan kepala desa se-Jatim mohon maaf atas kekeliruan menggunakan logo pemprov jatim yang kami pasang dalam undangan tersebut,"ucapnya.(Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Saat ini, Pemkot mematangkan tahap penjaringan masukan akhir dari para pemangku kepentingan.

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.