Kamis, 04 Jun 2026 18:58 WIB

Setuju dengan Wali Kota Risma Tolak PSBB Jilid IV, DPRD: Optimalkan Kampung Wani Jogo Suroboyo

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 08 Jun 2020 11:12 WIB

Surabaya (selalu.id) - Banyak kalangan mendukung langkah Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang enggan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga jilid IV di Kota Pahlawan.

"Saya tidak sepakat PSBB diperpanjang. Saya lebih sepakat diberlakukan PSBK. Yakni Pembatasan Sosial Berskala Kecil. PSBB seperti dipaksakan," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya, William Wirakusumah, Senin (8/6/2020).

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Pelaksanaan PSBB, lanjut William, jangkauannya terlalu luas. Padahal yang terpapar virus Covid-19 masih berada di lingkup lingkungan kecil. Seharusnya, yang dilokalisasi adalah lingkungan yang ada virus corona, saja bukan semua wilayah seperti konsep PSBB. Sehingga akan bisa lebih fokus.

"Pelaksanaan PSBB tidak bisa fokus. Berbeda dengan PSBK yang lebih fokus pada lingkungan yang terpapar virus corona. Tentunya tanpa mengabaikan lingkungan yang masih belum terpapar virus corona," ujar Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya ini.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Agar pelaksanaan PSBK ini bisa berjalan maksimal, jelas William, bisa memaksimalkan peran 'Kampung Wani Jogo Suroboyo' yang telah dibentuk Pemkot Surabaya. Saat ini 'Kampung Wani Jogo Suroboyo' telah terbentuk di tingkat RW diseluruh Kota Surabaya.

"Saat di kampung ada yang terkonfirmasi positif corona, 'Kampung Wani Jogo Suroboyo' inilah yang berperan di garda depan. Jadi penanganannya dilakukan secara gotong royong melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin penanganan ini hanya dilakukan pemerintah, tapi juga harus dilakukan secara gotong royong melibatkan masyarakat juga," ungkapnya.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

Jika ada ODP atau PDP yang melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumahnya, kata William, semua harus dijamin kebutuhan sehari-harinya,seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Pemkot Surabaya harus menyuplai makanannya. Begitu pula masyarakat bisa membantu kebutuhan lainnya.

"Jadi, penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesadaran dari masyarakat dan tindakan tegas dari pemerintah. Kalau hanya pemerintah yang tegas, kesannya juga tidak baik. Harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Dan, PSBB jangan diperpanjang lagi. Karena terbukti tidak efektif," tandasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Maling yang Sering Curi Lampu Lalulintas di Semampir Surabaya Dibekuk, Ini Identitasnya

Saat ini pelaku telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolsek Semampir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Wabup Mimik ajak Pelajar Sidoarjo Bijak Gunakan Teknologi

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan bahwa nilai utama yang harus dimiliki setiap manusia adalah kebermanfaatan bagi sesama.

Perawat RS Waluyo Jati Probolinggo yang Ngaku Dibegal Itu Ternyata Hoaks, Alasannya Bikin Emosi

Diketahui sebelumnya, Nugroho, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, itu mengaku dibegal pada Senin (1/6/2026) malam.

Pecah Ban, Pikap Terguling di Tol SuMo 1 Tewas 2 Luka

pikap berwarna putih itu oleng lantaran sopir tidak bisa mengendalikan dan sempat menabrak guardrail atau pembatas jalan sisi kanan dan terguling.

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.