Kamis, 04 Jun 2026 13:35 WIB

Pelayanan hingga Transportasi, Ini Rencana Wali Kota Eri untuk Surabaya ke Depan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 31 Mei 2022 12:01 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat di ruang kerjanya di Balai Kota
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat di ruang kerjanya di Balai Kota

selalu.id - Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729, Wali Kota Eri Cahyadi memberikan bocoran sejumlah rencana besar transformasi perubahan Kota Surabaya kedepan.

Eri menyampaikan, terkait dengan pelayanan publik, irinya ingin masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor perangkat daerah (PD) atau kecamatan/ kelurahan untuk mengakses pelayanan publik. Baik itu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perizinan.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Jadi tidak ada lagi orang itu perlu datang. Kenapa sekarang ini saya memberikan tanggung jawab di setiap RW. Jadi fungsinya adalah itu," kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya, Senin (30/5/2022).

Meski Surabaya telah bertransformasi menjadi Kota Metropolitan, Wali Kota Eri menerangkan, tidak semua warganya paham terhadap teknologi (IT).

Sehingga, ia ingin agar administrasi kependudukan (adminduk) dapat diakses warga melalui Balai RW.

"Bagaimana pelayanan di Surabaya itu masyarakat tidak perlu kesulitan, tidak perlu masyarakat itu datang ke mana-mana. Cukup ke Balai RW-nya selesai," ujarnya.

Selain itu, terkait pelayanan adminduk, bisa didapatkan warga cukup dari rumah. Misalnya, ketika ada seorang ibu yang melahirkan, maka untuk akta kelahiran beserta perubahan KK (Kartu Keluarga) diantar petugas ke rumahnya.

"Jadi sudah berubah dan dikirim ke rumahnya. Itu yang saya inginkan," ujarnya.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Lebih lanjut Eri menginginkan, ketika ada warga yang meninggal dunia atau saat keluarga almarhum mengurus akta kematian, maka sudah sekaligus mendapatkan semua perubahan adminduk.

"KK dapat, akta kematian dapat, perubahan-perubahan lainnya semua juga dapat. Itu yang saya inginkan," ungkapnya.

Selain kemudahan pelayanan publik, Eri menginginkan Surabaya ke depan memiliki transportasi massal.

Bahkan, ia mengaku, pada tahun 2023 mendatang, konsep transportasi massal itu bakal direalisasikan.

"InsyaAllah transportasi massal itu akan saya lakukan di tahun 2023. Bayangin tidak banyak lagi motor, tidak banyak lagi mobil, tapi ada transportasi massal yang membuat nyaman, bersih dan tepat waktu," jelasnya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Berbagai kemudahan pelayanan publik hingga transportasi massal itu sekarang menjadi concern Wali Kota Eri Cahyadi.

Eri berharap, kemudahan dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat membuat masyarakat di Kota Surabaya merasa lebih nyaman.

"Jadi, urus kesehatan, pendidikan tidak perlu lagi datang, tapi sudah tercover," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.