Kamis, 09 Jul 2026 00:12 WIB

Kepala Bappeda Jatim dalam Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kemaki saat menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, usut dugaan korupsi dana hibah. (Foto: Rofik/selalu.id).
Kemaki saat menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, usut dugaan korupsi dana hibah. (Foto: Rofik/selalu.id).

selalu.id - Kelompok Masyarakat anti korupsi (Kemaki) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (8/7/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyikapi dugaan korupsi dana hibah yang diduga dilakukan oleh Kepala Bappeda Jatim.

Baca Juga: Kemaki Minta KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Anggaran APBD Jatim

Dugaan korupsi dan mal administrasi tersebut dipicu olehdugaan kuatnya penyelewengan struktural yang sistematis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikelola oleh Bappeda Jatim, selaku regulator utama perencanaan anggaran.

Atoilah Ainur Ridho, koordinasi lapangan mengatakan, dugaan korupsi tersebut terungkap berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diungkap dalam persidangan.

"Dugaan korupsi itu terungkap berdasakan penyidikan dari penyidik KPK atas perkara ijon fee dana hibah yang diungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya," terangnya.

Baca Juga: Kejaksaan Bakal Periksa Dua Anggota Dewan dalam Kasus Korupsi BSPS Sumenep

Ainur menyebut, alokasi anggaran dengan skema pemotongan fee secara masif yang berkisar antara 15 persen itu, menggunakan skema penghapusan alokasi dana hibah Gubernur yang sejatinya menjadi hak umat.

"Terjadi pemotongan pada alokasi anggaran dana hibah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat dan pesantren dengan presentase cukup besar sehingga dana yang tersisa minim, serta terjadi penghapusan alokasi dana yang dialihkan untuk anggaran pogram kepala dinas," jelasnya.

Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep

Ditanya soal dugaan korupsi dan mal administrasi yang melibatkan Kepala Bappeda Jatim, Ainur menegaskan bahwa saat ini dinas tersebut telah mempersempit akses informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hibah gubernur.

"Informasi yang disampaikan oleh Bappeda dilakukan secara mendadak dan memberikan waktu perbaikan permohonan hibah kepada masyarakat secara singkat, sehingga dampaknya penyerapan dana hibah kepada masyarakat tidak maksimal dan timbul silpa anggaran yang kemudian dialihkan kepada proyek titipan dinas yang pada akhirny dikorupsi berjamaah, salah satunya pada proyek break water di Pelabuhan Watu Ulo di Jember," paparnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Penjelasan Pemkot Surabaya soal Viralnya Pungutan Warga Baru di Sememi

Sebelumnya beredar dokumen berisi daftar iuran bagi warga pindah masuk di Kelurahan Sememi, Surabaya. Dokumen itu kemudian viral dan menjadi polemik.

Emak-emak HMD Gemas Surabaya Gelar Aksi Dukung Program MBG, Cuma Pura-pura atau Terpaksa?

Selain itu, dalam aksi tersebut mereka menolak penghentian program MBG dengan dalih akan meningkatkan pengangguran baru.

Pemkot Surabaya Tegaskan Layanan Administrasi Adminduk Gratis, Ada Pungutan Laporkan

Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan pelayanan administrasi kependudukan.

Tim Gabsat Sabet Juara Pertama Kapolda Jatim Cup 4 2026

Kombes Abast berharap semangat yang terbangun selama kompetisi dapat terus dibawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai anggota Polri.

Wanita asal Garut Tewas Tertabrak Kereta Api di Surabaya

Hingga kini, penyebab pasti peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan dan pendalaman pihak kepolisian.

Galeri dan Klinik UMKM, Andalan Sidoarjo Dongkrak Daya Saing Pelaku Usaha

Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 2.121 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berhasil meningkatkan kapasitas usahanya.