Minggu, 23 Agu 2026 02:48 WIB

Kepala Bappeda Jatim dalam Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kemaki saat menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, usut dugaan korupsi dana hibah. (Foto: Rofik/selalu.id).
Kemaki saat menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, usut dugaan korupsi dana hibah. (Foto: Rofik/selalu.id).

selalu.id - Kelompok Masyarakat anti korupsi (Kemaki) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (8/7/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyikapi dugaan korupsi dana hibah yang diduga dilakukan oleh Kepala Bappeda Jatim.

Baca Juga: Bantah Rugikan Negara Rp83,2 Miliar, Tiga Mantan Pejabat Pelindo 3 Tegaskan Tak Terima Suap

Dugaan korupsi dan mal administrasi tersebut dipicu olehdugaan kuatnya penyelewengan struktural yang sistematis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikelola oleh Bappeda Jatim, selaku regulator utama perencanaan anggaran.

Atoilah Ainur Ridho, koordinasi lapangan mengatakan, dugaan korupsi tersebut terungkap berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diungkap dalam persidangan.

"Dugaan korupsi itu terungkap berdasakan penyidikan dari penyidik KPK atas perkara ijon fee dana hibah yang diungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya," terangnya.

Baca Juga: Eks Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono Divonis 10 Tahun dalam Kasus Korupsi Dindik Jatim

Ainur menyebut, alokasi anggaran dengan skema pemotongan fee secara masif yang berkisar antara 15 persen itu, menggunakan skema penghapusan alokasi dana hibah Gubernur yang sejatinya menjadi hak umat.

"Terjadi pemotongan pada alokasi anggaran dana hibah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat dan pesantren dengan presentase cukup besar sehingga dana yang tersisa minim, serta terjadi penghapusan alokasi dana yang dialihkan untuk anggaran pogram kepala dinas," jelasnya.

Baca Juga: Korupsi BSPS Sumenep, Jaksa Dakwa Tenaga Ahli Anggota DPR RI Terima Rp3 Miliar 

Ditanya soal dugaan korupsi dan mal administrasi yang melibatkan Kepala Bappeda Jatim, Ainur menegaskan bahwa saat ini dinas tersebut telah mempersempit akses informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hibah gubernur.

"Informasi yang disampaikan oleh Bappeda dilakukan secara mendadak dan memberikan waktu perbaikan permohonan hibah kepada masyarakat secara singkat, sehingga dampaknya penyerapan dana hibah kepada masyarakat tidak maksimal dan timbul silpa anggaran yang kemudian dialihkan kepada proyek titipan dinas yang pada akhirny dikorupsi berjamaah, salah satunya pada proyek break water di Pelabuhan Watu Ulo di Jember," paparnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Adu Taktik Kemerdekaan, Saat Jurnalis Surabaya Rayakan HUT ke-81 RI Lewat Turnamen Domino

Tak hanya laga domino, kemeriahan ajang ini turut dirangkai dengan Lomba Foto On The Spot yang terbuka bagi masyarakat umum.

Gempa NTT Bikin Kiriman Uang Mahasiswa di Surabaya Tersendat, PDIP Buka Posko Bantuan

Armuji mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong kader PDIP Surabaya.

Bursa Ketua KONI Sidoarjo Mengerucut, Dua Bacalon Resmi Mendaftar

Rafi mengaku keinginannya memimpin KONI Sidoarjo telah muncul sejak lama.

Meniti Kasih di Ruang Tak Terbatas: Ketika Seni, Kuliner dan Cinta Menyatu di Grand Wedding Fair 2026

Untuk melengkapi persiapan calon pengantin, pameran yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB ini juga menghadirkan lebih dari 30 penawaran eksklusif.

Semarak HUT RI ke-81, 120 Regu Ramaikan Gerak Jalan Merah Putih di Kota Mojokerto

Mengusung tema kemerdekaan dan Majapahit, para peserta menampilkan kreatifitasnya dengan mengenakan beragam kostum.

Perkuat Minat Baca, PT Pelindo Daya Sejahtera Serahkan Bantuan Perpustakaan ke SD Al Istiqomah Surabaya

Bantuan buku mulai dari ilmu pengetahuan umum, ensiklopedia, pendidikan karakter, kumpulan cerita anak, hingga buku‑buku edukatif lainnya.