Sabtu, 22 Agu 2026 15:51 WIB

Pemkab Sidoarjo Terus Perkuat Ketahanan Pangan untuk Stabilitas Daerah

  • Penulis : Ariyanto
  • | Rabu, 08 Jul 2026 11:00 WIB
Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. (Dok. Humas Pemkab Sidoarjo).
Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. (Dok. Humas Pemkab Sidoarjo).

selalu.id - Stabilitas daerah dan ketahanan pangan menjadi dua agenda yang kini mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Selain menjaga situasi tetap kondusif, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah-langkah pendukung untuk menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Baca Juga: Ternyata, Masih Banyak Pelajar di Sidoarjo yang Bolos Sekolah 

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026). 

Kegiatan itu dihadiri unsur DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam forum tersebut, Pemkab Sidoarjo menyoroti pentingnya ketersediaan pangan sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. 

Karena itu, program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan akan diintegrasikan sebagai bagian dari ekosistem penyuplai kebutuhan pangan program tersebut.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga memerlukan dukungan sistem yang kuat mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pengawasan pelaksanaannya.

Baca Juga: Penataan OPD Sidoarjo Harus Berdampak Nyata, Pemkab Minta Efisiensi Birokrasi hingga Prioritas Tenaga Kerja Lokal

"Program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pengawasan harus dilakukan bersama agar kualitas makanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga," katanya.

Subandi mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi elemen penting untuk memastikan programberjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan KMP juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan MBG, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.

Subandi menekankan agar kebijakan pangan daerah difokuskan pada komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras, gula, dan minyak.

Baca Juga: Pemuda Jombang Ditemukan Tewas di Sungai Tarik Sidoarjo, Ada Luka Lebam di Wajah

"Tiga kebutuhan pokok itu harus menjadi prioritas. Program ketahanan pangan harus mampu membantu masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar," jelasnya.

Selain membahas ketahanan pangan, rakor juga menjadi ajang konsolidasi dalam menjaga stabilitas daerah. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menilai stabilitas tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut ketertiban sosial, kualitas pelayanan publik, dan harmonisasi kehidupan masyarakat.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Meniti Kasih di Ruang Tak Terbatas: Ketika Seni, Kuliner dan Cinta Menyatu di Grand Wedding Fair 2026

Untuk melengkapi persiapan calon pengantin, pameran yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB ini juga menghadirkan lebih dari 30 penawaran eksklusif.

Semarak HUT RI ke-81, 120 Regu Ramaikan Gerak Jalan Merah Putih di Kota Mojokerto

Mengusung tema kemerdekaan dan Majapahit, para peserta menampilkan kreatifitasnya dengan mengenakan beragam kostum.

Perkuat Minat Baca, PT Pelindo Daya Sejahtera Serahkan Bantuan Perpustakaan ke SD Al Istiqomah Surabaya

Bantuan buku mulai dari ilmu pengetahuan umum, ensiklopedia, pendidikan karakter, kumpulan cerita anak, hingga buku‑buku edukatif lainnya.

Wali Kota Eri: Pemilik Kos Surabaya Jangan Cuma Cari Untung, Jaga Keamanan Lingkungan!

Eri mengatakan, penguatan pengawasan lingkungan menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan maupun perbuatan asusila terhadap anak.

Kisah Pilu Gadis di Surabaya, Disetubuhi Ayah Tiri Sejak SD hingga Dicekoki Ekstasi

Atas perbuatannya itu, terdakwa divonis 18 tahun penjara dan denda Rp2,5 miliar. Bila tak dibayar, akan diganti hukuman 310 hari.

Wali Kota Eri Perintahkan Tutup Panti Asuhan Tak Berizin di Surabaya Buntut Kasus Kekerasan Seksual

Eri menegaskan, panti yang tidak memiliki izin tidak akan diberi toleransi. Jika ditemukan dalam pemeriksaan, operasionalnya akan langsung dihentikan.