Sabtu, 19 Sep 2026 05:58 WIB

DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinas

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah. (Foto: Dony/selalu.id).
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id – Kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jatim. 

Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Baca Juga: Gas Muncul dari Sumur di Sumenep, DPRD Jatim Minta ESDM Pantau Potensi Bahaya

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah, mengaku heran dengan masih banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang cukup lama. 

Menurutnya, Jatim memiliki sumber daya aparatur yang besar sehingga semestinya mampu menyiapkan figur-figur yang layak untuk menduduki posisi kepala dinas secara definitif.

“Kekosongan kepala dinas ini menjadi tanda tanya sekaligus keheranan bagi kami. Dengan SDM yang begitu banyak di lingkungan Pemprov Jatim, apakah tidak ada yang mampu mengisi jabatan sekrusial kepala dinas, sehingga harus diduduki Plt dalam jangka waktu yang begitu lama," tegas Ubaid, Jumat (19/6/2026).

Ia mengatakan jabatan kepala dinas memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah. 

Karena itu, kepastian kepemimpinan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan berjalan optimal.

Meski demikian, DPRD memahami bahwa Pemprov Jatim saat ini tengah mempersiapkan pengisian jabatan tersebut, namun ia mengingatkan agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan profesional. 

Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Bebani Masyarakat Lewat Pajak

Menurut Ubaid, mekanisme seleksi terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi instrumen untuk menjaring kandidat terbaik, bukan sekadar formalitas administratif.

Ia juga menyoroti kekhawatiran publik terkait potensi politisasi birokrasi dalam pengisian jabatan strategis. 

Karena itu, proses seleksi harus mampu menjamin bahwa penempatan pejabat didasarkan pada merit system dan rekam jejak kinerja, bukan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

“Pengisian jabatan kepala dinas harus benar-benar kompetitif dan berbasis profesionalisme. Jangan sampai muncul kesan bahwa jabatan strategis hanya menjadi ruang bagi kepentingan tertentu,” tegas politisi dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Ditanya Peluang Eri Cahyadi, Ketua Golkar Jatim Malah Spil Nama Blegur untuk Pilgub 2029

Selain itu, DPRD menilai evaluasi kinerja juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan birokrasi. 

Pergantian maupun pengisian jabatan, lanjutnya, perlu didasarkan pada capaian target kinerja sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap proses pengisian jabatan yang tengah disiapkan Pemprov Jatim dapat segera dituntaskan. Dengan terisinya posisi kepala dinas secara definitif, roda pemerintahan diharapkan berjalan lebih efektif," pungkas Ubaid.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Prakiraan Cuaca Surabaya Besok, Begini Imbauan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Kota Surabaya cenderung bersahabat sepanjang akhir pekan. Meski begitu, masyarakat diminta waspada.

The Scandal, Kisah Playboy Taklukkan Janda Muda Demi Taruhan

Meski Hui Yeon berulang kali menolak godaan Cho Won, pertahanan dirinya perlahan mulai goyah oleh rayuan yang dilancarkan secara masif.

Crane Proyek Roboh di Surabaya, Bikin Listrik Padam dan Jalanan Macet

Beruntung, meski material besi berukuran raksasa itu ambruk ke jalan raya, tidak ada korban jiwa maupun kendaraan yang tertimpa dalam insiden ini.

Antisipasi Penyakit Zoonosis, DPPP Sidoarjo Gelar Vaksinasi Rabies Gratis

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan World Rabies Day 2026, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan.

Bukan Cuma Datang dan Foto, Ini Alur Layanan Home Care Pemkab Jember untuk Pasien

Untung menegaskan, kehadiran petugas di rumah pasien merupakan langkah awal untuk memastikan kondisi warga dapat diketahui secara langsung.

Lahan KAI Belakang Pasar Turi jadi Tempat Sampah Ilegal, Pemkot Surabaya Siapkan Sanksi Tegas

Pemkot Surabaya menemukan adanya indikasi aktivitas pemilahan dan pengelolaan sampah yang diduga melanggar aturan di kawasan tersebut.