Bukan Sekadar Penerima, DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Peran Warga Awasi Anggaran Daerah
- Penulis : Dony Maulana
- | Senin, 27 Jul 2026 14:44 WIB
selalu.id – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan menggelar program edukasi politik bertajuk "Sekolah Anggaran: Memahami Anggaran, Mengawasi Kebijakan" di Joglo Jong Java Resto, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Baca Juga: Ekonomi Masih Tertekan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Penambahan Pajak Baru
Mengusung tema "Sinkronisasi Visi-Misi Program Kepala Daerah serta APBD dan LKPJ", kegiatan ini menyasar masyarakat Daerah Pemilihan VII yang mencakup Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar, guna memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya transparansi dan tata kelola keuangan daerah.
Jairi menegaskan kegiatan ini menjadi langkah krusial agar masyarakat tidak buta terhadap alur pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
"Sekolah Anggaran menjadi tema khusus reses kami. Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyusunan anggaran memiliki tahapan jelas, mulai dari perumusan visi-misi hingga pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)," jelasnya kepada selalu.id, Senin (27/7/2026).
"Kami juga berharap masyarakat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah," tambah politisi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung tersebut.
Baca Juga: Anggaran Logistik Bencana Tembus Rp41 M: DPRD Jatim Tuntut Pangan Bergizi, Jangan Cuma Kenyang
Jairi menekankan bahwa fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan semata-mata tugas lembaga legislatif, melainkan hak dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
"Pengawasan APBD tidak boleh hanya dibebankan kepada lembaga legislatif, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik anggaran. Masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan program, bukan sekadar menjadi penerima program," tegasnya.
"Karena pada dasarnya ini adalah uang rakyat, hak rakyat, dan harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Karena itu, Fraksi Partai Golkar tidak perlu takut membuka anggaran ini secara transparan," tambah Jairi.
Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!
Menyikapi isu yang kerap menjadi sorotan publik terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta penyerapan belanja modal yang belum maksimal, Jairi mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi belanja agar roda perekonomian di wilayah tersebut dapat berputar lebih cepat dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kegiatan interaktif ini juga dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Tulungagung Jarot Hartanto, tokoh agama M. Ubaidillah (Gus Ubed), serta menghadirkan narasumber kompeten.
Di antaranya Ketua Tim Kerja Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim Mahrus Hasyim, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Muhammad Farid Fauzi, serta perwakilan masyarakat Tulungagung Yoyok.
Editor : Zein Muhammad
