Rabu, 18 Nov 2026 04:11 WIB

Guru Besar Ubaya Soroti Lemahnya Pengawasan Rekrutmen Perangkat Desa di Kediri

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Prof Dr Hesti Armiwulan. (Dok. Istimewa).
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Prof Dr Hesti Armiwulan. (Dok. Istimewa).

selalu.id - Praktik suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan pemerintahan desa.

Dalam perkara tersebut, tiga kepala desa di Kediri terlibat dengan salah satu terdakwa disebut berperan sebagai perantara atau broker dalam proses pemilihan perangkat desa.

Baca Juga: Kembangkan SDA di Bidang Kepailitan, AKPI dan FH Ubaya Sepakat Bersinergi

Persidangan juga mengungkap adanya indikasi setoran dari calon perangkat desa kepada pihak tertentu untuk meloloskan diri sebagai peserta terpilih dalam proses rekrutmen.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Prof Dr Hesti Armiwulan menjelaskan bahwa pengisian jabatan publik, termasuk perangkat desa, seharusnya mengedepankan sistem merit atau berbasis kompetensi.

Namun menurutnya, sistem pengawasan di tingkat desa saat ini masih belum kuat sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi dalam proses seleksi.

“Berbeda dengan pemilihan kepala daerah seperti gubernur atau bupati yang memiliki sistem pengawasan ketat, di tingkat desa mekanismenya belum sekuat itu. Panitia seleksi bisa dibentuk dengan kewenangan yang tidak sepenuhnya transparan, sehingga potensi manipulasi cukup besar,” jelasnya, Jumat, (8/5/2026).

Hesti menambahkan bahwa posisi kepala desa yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan perangkat desa menjadi faktor penting yang rawan menimbulkan penyimpangan apabila tidak diimbangi sistem kontrol yang memadai.

Praktik pemberian uang dalam pengisian perangkat desa tetap dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur suap yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Juga: Emas Batangan 250 Juta di Kediri Gagal Dicuri, 2 Pelaku Ditabrak Suami Korban

“Selama ada unsur pemberian dan penerimaan yang berkaitan dengan jabatan, itu masuk kategori suap dan bisa ditangani dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Hesti menyatakan bahwa tanggung jawab utama dalam pengangkatan aparat desa berada pada kepala desa karena kewenangan tersebut melekat dalam jabatan kepala desa.

Selain itu, ia menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi kini telah menyasar hingga tingkat pemerintahan desa.

Terkait regulasi, pengangkatan perangkat desa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, namun aturan tersebut dinilai masih bersifat umum.

Baca Juga: Tambang Pasir Diduga Ilegal di Kediri Dikeluhkan Warga: Dekat Lahan Petani, Rusak Lingkungan

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota dinilai memiliki peran penting untuk memperkuat aturan teknis melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati.

“Secara hirarki, desa berada di bawah kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat regulasi dan pengawasan agar proses rekrutmen berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.

Hesti menandaskan keberadaan Perda maupun Perbup dapat menjadi instrumen pengawasan agar pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lebih bersih, transparan, dan berbasis kompetensi.

Kasus yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi terhadap sistem rekrutmen perangkat desa agar tidak lagi diwarnai praktik transaksional dan penyalahgunaan kewenangan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Berdasarkan evaluasi bersama jajaran camat dan lurah, serapan anggaran program Gen Z kini baru berada di kisaran 20 persen. 

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.