Kamis, 19 Nov 2026 04:21 WIB

DPRD Sidoarjo Minta Raperda Tenaga Kerja Muat Target Kuantitatif dan Sanksi Tegas bagi Industri

  • Penulis : Ariyanto
  • | Rabu, 12 Agu 2026 14:48 WIB
Masalah pengangguran menjadi agenda penting dan serius DPRD Sidoarjo. (Foto: Ariyanto/selalu.id).
Masalah pengangguran menjadi agenda penting dan serius DPRD Sidoarjo. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

selalu.id - Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu catatan utama DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja. 

Regulasi yang disiapkan untuk menggantikan aturan lama tersebut dinilai masih membutuhkan penguatan agar tidak berhenti pada norma yang bersifat imbauan.

Baca Juga: Buruan Pasang Air Bersih di BPR Delta Artha Sidoarjo, Kredit Bisa Dapat Diskon 50 Persen

Catatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja, Selasa (11/8/2026). 

Rapat dihadiri 26 anggota dewan. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana hadir mewakili jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Fraksi Partai Gerindra menyoroti kondisi ketenagakerjaan Sidoarjo, termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercatat mencapai 6,49 persen hingga 7,5 persen. 

Ironisnya, angka pengangguran tersebut banyak berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi. 

Kondisi itu dinilai menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

"Mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan menjadi masalah utama," kata anggota DPRD Sidoarjo, Supriyono.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menambah kegiatan pelatihan.

Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan pemetaan kebutuhan industri secara berkala agar pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

"APBD jangan habis untuk seremonial semata," tegas Supriyono.

Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian. Sidoarjo memiliki sekitar 1.230 perusahaan besar yang dinilai memiliki potensi membantu menekan angka pengangguran.

DPRD meminta Raperda memuat target kuantitatif penyerapan tenaga kerja lokal, bukan sekadar imbauan.

Baca Juga: Top 5 Berita: B2SA hingga Sungai di Ngajuk Mirip TPA Banyak Eceng Gondok

"Kami berharap ada beberapa catatan yang harus direalisasikan Pemkab Sidoarjo, di antaranya prioritas tenaga kerja lokal menjadi keharusan, adanya target kuantitatif penyerapan tenaga kerja lokal, bukan sekadar imbauan yang berpotensi diabaikan industri," jelas Supriyono.

"Selain itu, kepastian kuota disabilitas. Kondisi ini menuntut kepastian hukum dan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas," tambahnya.

Ketentuan mengenai pekerja penyandang disabilitas juga diminta diperjelas, termasuk mekanisme verifikasi dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota.

"Norma dalam Raperda ini masih sebatas imbauan, belum ada kepastian hukum yang mengikat. Sayangnya, tidak ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Kuota pekerja disabilitas pun belum jelas," beber Supriyono.

Fraksi-fraksi juga menyoroti mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Kewenangan pengawasan yang berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai membuat pengaduan masyarakat di tingkat kabupaten belum optimal.

"Pengaduan masyarakat harus bisa ditindaklanjuti langsung di kabupaten," katanya.

Dalam dokumen Raperda, DPRD juga menemukan adanya nomor pasal yang masih kosong. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan dokumen legal formal belum dimutakhirkan secara menyeluruh.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Besaran sanksi administratif maksimal Rp100 juta turut dipersoalkan karena dinilai belum memberikan efek jera bagi perusahaan besar. 

Fraksi-fraksi mendorong penguatan sanksi, termasuk opsi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

"Raperda harus punya taring hukum yang kuat," tegas Supriyono.

Raperda tersebut disiapkan untuk menggantikan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pekerja dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelatihan Kerja. 

Regulasi baru ini diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan dinamika setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

DPRD juga mendorong agar aturan tersebut memiliki target terukur, memperkuat perlindungan pekerja disabilitas, membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal, serta menghadirkan pengawasan dan sanksi yang efektif.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Meski menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak sesuai ketentuan. Afif menyebut pedagang masih dapat mempertimbangkan lokasi lain untuk usaha.

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selain keretakan dinding yang semakin parah, warga setempat juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan yang mengganggu hingga tengah malam.

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.