DPRD Soroti Dana Daerah Rp750 Miliar di Bank Jatim, Dorong Pemkot Perkuat BPR Sendiri
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 28 Okt 2025 13:20 WIB
selalu.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya menempatkan dana daerah di Bank Jatim, tetapi juga memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR-SAU), yang merupakan bank milik Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, menilai sebagian besar dana daerah selama ini disimpan di Bank Jatim dalam bentuk deposito. Padahal, BPR-SAU juga memiliki kapasitas menerima dana serupa dengan imbal hasil yang kompetitif.
“Sebagian uang pemerintah kota itu disimpan dalam deposito di Bank Jatim. Padahal BPR-SAU juga bisa menerima tabungan dan bunganya bersaing,” ujar Machmud, Selasa (28/10/2025).
Machmud menjelaskan, langkah ini penting agar Pemkot memperkuat aset keuangannya sendiri. Ia mencontohkan, jika Pemkot menempatkan dana Rp100 miliar di BPR-SAU, hal itu sudah dapat memperkuat permodalan dan pengembangan bisnis bank tersebut.
“Tidak harus semua di Bank Jatim. Kalau sebagian disimpan di BPR-SAU, itu sudah sangat membantu pengembangannya,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
Politisi Partai Demokrat itu menyebut, dana daerah milik Pemkot Surabaya yang saat ini tersimpan di Bank Jatim mencapai sekitar Rp750 miliar. Dana tersebut bersifat bergulir dengan jangka waktu bulanan dan menghasilkan bunga sekitar Rp18 miliar pada tahun lalu.
Machmud memastikan, penempatan dana di BPR-SAU tidak bertentangan dengan aturan karena bank tersebut berstatus badan usaha milik Pemkot Surabaya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Bakal Panggil Lagi DPRKPP Soal Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari
“Dari sisi regulasi tidak masalah. BPR-SAU termasuk bank pemerintah daerah, jadi secara aturan boleh kalau Pemkot mendepositokan uangnya di sana,” jelasnya.
DPRD menilai langkah ini akan membantu Pemkot memperkuat lembaga keuangan milik sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bank milik provinsi.
Editor : Ading
