selalu.id – Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur diretas pada Rabu, 25 Juni 2025. Situs tersebut sempat menampilkan artikel berjudul "Copot jabatan dan penjarakan Khofifah" yang menyerang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: Sosialisasikan Tahapan Kampanye Pemilu 2024, KPU Surabaya Tetapkan Regulasi Penggunaan Medsos
Artikel tersebut terdeteksi melalui hasil pencarian Google sekitar pukul 11.54 WIB. Tak lama kemudian, situs Diskominfo Jatim mengalami gangguan dan tidak dapat diakses, dengan tampilan pesan error di halaman utamanya.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan insiden tersebut.
“Saat ini kami sedang melakukan penelusuran mendalam untuk mengidentifikasi pelaku dan motif peretasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Sherlita tidak memberikan tanggapan terkait isi artikel yang dimunculkan peretas, dan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan sistem serta pelacakan jejak digital pelaku.
Tim IT Diskominfo Jatim tengah bekerja untuk memulihkan akses dan mengamankan data. Proses investigasi juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian serta ahli keamanan siber guna mengungkap dalang di balik serangan ini.
Baca Juga: Akankah Media Sosial Baru Threads Menggulingkan Twitter? Simak Ulasan Pakar Unair Berikut
Peretasan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Gubernur Khofifah, yang sebelumnya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jatim.
Khofifah belum memenuhi panggilan tersebut karena sedang cuti untuk menghadiri wisuda putrinya di Tiongkok. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari KPK mengenai jadwal pemanggilan ulang.
Baca Juga: Kasus Konten Sidak Proyek Wawali Armuji Disebut Bisa Dibawa ke Ranah Hukum
Sejumlah pakar keamanan siber menilai peretasan situs pemerintah ini sebagai pengingat akan kerentanan sistem digital, terutama menjelang momentum politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mereka menilai serangan semacam ini dapat disalahgunakan sebagai alat penyebar opini dengan memanfaatkan isu sensitif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem keamanan siber dan mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.
Editor : Ading