Website Resmi Diskominfo Dihack, Muncul Tulisan "Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah"
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 25 Jun 2025 13:26 WIB
selalu.id – Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur diretas pada Rabu, 25 Juni 2025. Situs tersebut sempat menampilkan artikel berjudul "Copot jabatan dan penjarakan Khofifah" yang menyerang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: Punya Mobil yang Sudah Dijual? Data Belum Diurus Bisa Bikin Gagal Dapat Bansos
Artikel tersebut terdeteksi melalui hasil pencarian Google sekitar pukul 11.54 WIB. Tak lama kemudian, situs Diskominfo Jatim mengalami gangguan dan tidak dapat diakses, dengan tampilan pesan error di halaman utamanya.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan insiden tersebut.
“Saat ini kami sedang melakukan penelusuran mendalam untuk mengidentifikasi pelaku dan motif peretasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Sherlita tidak memberikan tanggapan terkait isi artikel yang dimunculkan peretas, dan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan sistem serta pelacakan jejak digital pelaku.
Tim IT Diskominfo Jatim tengah bekerja untuk memulihkan akses dan mengamankan data. Proses investigasi juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian serta ahli keamanan siber guna mengungkap dalang di balik serangan ini.
Baca Juga: Demi Konten, Empat Remaja Kebut Kebutan di Jalan Tol Mojo
Peretasan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Gubernur Khofifah, yang sebelumnya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jatim.
Khofifah belum memenuhi panggilan tersebut karena sedang cuti untuk menghadiri wisuda putrinya di Tiongkok. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari KPK mengenai jadwal pemanggilan ulang.
Baca Juga: Warga Surabaya Segera Verifikasi KK-mu, Ini Risiko Besarnya Bila Tak Dilakukan
Sejumlah pakar keamanan siber menilai peretasan situs pemerintah ini sebagai pengingat akan kerentanan sistem digital, terutama menjelang momentum politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mereka menilai serangan semacam ini dapat disalahgunakan sebagai alat penyebar opini dengan memanfaatkan isu sensitif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem keamanan siber dan mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.
Editor : Ading
