DPRD Surabaya Dukung Stan Gratis UMKM di Minimarket, Minta Warga Lokal Diprioritaskan
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 24 Jun 2025 19:43 WIB
selalu.id – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, mendukung kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menyediakan stan gratis bagi pelaku UMKM di pelataran minimarket. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Pahlawan.
Baca Juga: Gebyar UMKM 2026 jadi Sarana Promosi Produk Unggulan Sidoarjo
Namun demikian, politisi PKB ini meminta agar pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ia mendorong pelibatan kelurahan, RT, dan RW agar pendataan UMKM dilakukan secara faktual.
“Harus ada prioritas untuk memberdayakan UMKM lokal setempat yang benar-benar terverifikasi,” ujar Laila di Surabaya, Senin (23/6/2025).
Laila juga mengusulkan penggunaan sistem digital berbasis aplikasi untuk mendukung pendataan dan pengelolaan stan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa sentuhan manusia tetap penting dalam pelaksanaannya.
“Teknologi tanpa koordinasi hanya akan menjadi ilusi. Pelibatan perangkat kelurahan penting agar pelaksanaannya makin terukur,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi stan gratis disalahgunakan oleh pelaku usaha dari luar Surabaya yang memiliki modal besar. Menurutnya, status gratis harus diikuti dengan sistem verifikasi ketat agar tidak menggeser pelaku usaha lokal.
Baca Juga: Sidoarjo Genjot Modal UMKM, BPR Delta Artha Salurkan Kurda Bunga 2 Persen ke Ribuan Debitur
“Jika sudah dipastikan gratis, berarti yang ber-KTP Surabaya yang berhak mendapat kesempatan itu. Ini harus diawasi,” tegasnya.
Selain verifikasi, ia meminta Pemkot menyusun aturan teknis yang memperjelas jumlah UMKM yang boleh membuka stan di setiap minimarket. Meskipun sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 dan Perwali Nomor 116 Tahun 2023, menurut Laila, perlu ada penguatan melalui surat keputusan atau regulasi pelaksana tambahan.
Baca Juga: Sasar 400 UMKM di 9 Kecamatan, Anggaran Program Bedah Warung di Sidoarjo Naik jadi Rp10 Juta
“Jumlah UMKM per lokasi harus jelas dan bersih dari tumpang tindih,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar pemilik atau pengelola minimarket dilibatkan dalam koordinasi teknis agar pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai tujuan.
Laila berharap kebijakan ini benar-benar dapat memperkuat ekonomi warga dan mendukung penurunan angka kemiskinan. “Mari kita dukung bersama upaya pemberdayaan ekonomi warga ini,” tutupnya.
Editor : Ading
