Penerapan Perda Parkir Surabaya Dikritik, GEMPAR JATIM Minta Dialog Terbuka
- Penulis : Ade Resty
- | Sabtu, 14 Jun 2025 10:12 WIB
selalu.id - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Jawa Timur (GEMPAR JATIM) menyatakan sikap terhadap penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir di Kota Surabaya.
Baca Juga: Temukan Indikasi Pungli Setoran Tunai, Wali Kota Eri Siap Sapu Bersih Jukir hingga Pejabat Dishub
Mereka menilai kebijakan yang mulai ditegakkan secara ketat pada 2025 menimbulkan keresahan publik dan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Ketua Umum GEMPAR JATIM, Zahdi SH, mempertanyakan pelaksanaan Perda yang telah disahkan sejak 2018 namun baru dijalankan secara agresif tahun ini.
"Kenapa baru sekarang? Ini wajar jika publik menduga ada motif tertentu di balik kebijakan ini," ujarnya, Jumat (13/6/2025).
Ia juga mengecam narasi yang menyudutkan etnis tertentu, khususnya Madura, dalam polemik perparkiran di Surabaya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang tidak bisa ditoleransi.
"Perda ini tidak mengatur soal etnis. Jangan ada stigma seolah-olah warga Madura mendominasi dan jadi masalah. Itu narasi yang berbahaya dan merusak persatuan," tegasnya.
Baca Juga: Atasi Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Gagas Retribusi Parkir Dihapus dan Digabung Pajak Kendaraan
Zahdi menegaskan pihaknya tidak menolak penataan parkir, namun meminta agar kebijakan tersebut dijalankan secara adil dan tidak meminggirkan para juru parkir yang menggantungkan hidup di sektor ini.
"Penataan boleh, tapi jangan sampai mengorbankan rakyat kecil. Kalau itu yang terjadi, maka ini bentuk penindasan terselubung," katanya.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka ruang dialog partisipatif. GEMPAR JATIM meminta agar pekerja parkir, akademisi, organisasi sipil, dan perwakilan etnis turut dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan perda.
Baca Juga: Sidak Alun-alun Sidoarjo, Wabup Catat Persoalan Parkir dan Penerangan
"Perda jangan jadi alat kekuasaan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Harus ada keadilan sosial," ujar Zahdi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPRD Kota Surabaya. GEMPAR JATIM menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan perda dan memperjuangkan hak masyarakat kecil.
"Surabaya harus jadi kota yang menjunjung keberagaman dan keadilan. Jangan biarkan kebijakan justru menciptakan jurang sosial baru," pungkasnya.
Editor : Ading
