Jumat, 05 Jun 2026 09:38 WIB

Skala Prioritas, jadi Tema Pidato Perdana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Besok

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 02 Mar 2025 11:20 WIB

Selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik untuk periode kedua 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025) besok.

Eri akan mengungkapkan skala prioritas pembangunan kota selama lima tahun ke depan, menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis data.

Baca Juga: Pengamat Tanggapi Poster Rini-Fikser: Masih Fase Coba-coba!

“Saya yakin, lima tahun ke depan masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera. Itu akan saya sampaikan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara tanpa ada data,” ujar Eri, Minggu (2/3/2025).

Menurutnya, arah pembangunan kota harus dipahami oleh semua pihak agar kebijakan yang diambil lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Lima tahun ke depan, kita harus bekerja dengan skala prioritas yang jelas dan berdasarkan data. Tidak ada lagi yang berbicara tanpa fakta,” tegasnya.

Dalam pidatonya nanti, Eri Cahyadi akan memaparkan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Surabaya. Dengan anggaran Pemkot sebesar Rp 12 triliun, masih banyak persoalan yang harus ditangani, sehingga skala prioritas menjadi hal yang krusial.

Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian Pemkot yakni penanganan banjir, jika seluruh titik rawan dikerjakan, diperkirakan membutuhkan Rp 9,3 triliun.

Baca Juga: Beredar Poster Bacakada Surabaya-Jatim, Pengamat: Ini Instrumen Cek Ombak!

Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dengan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2 triliun.

Lalu, Bantuan kesehatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun dan renovasi rumah tidak layak huni dengan total kebutuhan sekitar Rp 286 miliar.

Eri menegaskan bahwa jika semua program ini harus dikerjakan hanya dengan anggaran pemkot, maka tidak akan cukup. Oleh karena itu, perlu ditentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

“Jika semua ini harus dikerjakan dengan anggaran pemkot saja, tentu tidak akan cukup. Maka dari itu, kita harus menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Inilah yang akan saya sampaikan di rapat paripurna besok,” jelasnya.

Baca Juga: Kejati Jatim Serahkan Aduan Dugaan Pemborosan APBD Surabaya 2025 ke Inspektorat

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu. 

Dengan pemaparan skala prioritas dalam rapat paripurna, ia berharap Pemkot dan DPRD dapat menyusun langkah-langkah konkret yang lebih tepat sasaran.

“Saya ingin memastikan bahwa lima tahun ke depan, pembangunan Surabaya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi program yang dijalankan asal jalan, semua harus berbasis data yang valid,” pungkasnya.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.