Kamis, 23 Jul 2026 02:44 WIB

Skala Prioritas, jadi Tema Pidato Perdana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Besok

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 02 Mar 2025 11:20 WIB

Selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik untuk periode kedua 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025) besok.

Eri akan mengungkapkan skala prioritas pembangunan kota selama lima tahun ke depan, menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis data.

Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

“Saya yakin, lima tahun ke depan masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera. Itu akan saya sampaikan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara tanpa ada data,” ujar Eri, Minggu (2/3/2025).

Menurutnya, arah pembangunan kota harus dipahami oleh semua pihak agar kebijakan yang diambil lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Lima tahun ke depan, kita harus bekerja dengan skala prioritas yang jelas dan berdasarkan data. Tidak ada lagi yang berbicara tanpa fakta,” tegasnya.

Dalam pidatonya nanti, Eri Cahyadi akan memaparkan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Surabaya. Dengan anggaran Pemkot sebesar Rp 12 triliun, masih banyak persoalan yang harus ditangani, sehingga skala prioritas menjadi hal yang krusial.

Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian Pemkot yakni penanganan banjir, jika seluruh titik rawan dikerjakan, diperkirakan membutuhkan Rp 9,3 triliun.

Baca Juga: Dalih Wali Kota Surabaya Eri soal Konten Sidaknya Disamakan dengan Armuji

Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dengan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2 triliun.

Lalu, Bantuan kesehatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun dan renovasi rumah tidak layak huni dengan total kebutuhan sekitar Rp 286 miliar.

Eri menegaskan bahwa jika semua program ini harus dikerjakan hanya dengan anggaran pemkot, maka tidak akan cukup. Oleh karena itu, perlu ditentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

“Jika semua ini harus dikerjakan dengan anggaran pemkot saja, tentu tidak akan cukup. Maka dari itu, kita harus menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Inilah yang akan saya sampaikan di rapat paripurna besok,” jelasnya.

Baca Juga: SiLPA Rp516 Miliar, Wali Kota Eri Sebut PAD 2026 Surabaya Tercapai 98 Persen

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu. 

Dengan pemaparan skala prioritas dalam rapat paripurna, ia berharap Pemkot dan DPRD dapat menyusun langkah-langkah konkret yang lebih tepat sasaran.

“Saya ingin memastikan bahwa lima tahun ke depan, pembangunan Surabaya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi program yang dijalankan asal jalan, semua harus berbasis data yang valid,” pungkasnya.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.