selalu.id - Penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku memicu reaksi keras dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Megawati mengeluarkan instruksi khusus yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
“Betul (surat instruksi Megawati),” ujar Guntur Romli, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP wajib menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
“Mereka yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum,” bunyi instruksi tersebut.
Selain itu, Megawati juga meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap perintah darurat.
“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan harus tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” demikian bunyi poin kedua dalam instruksi tersebut.
Surat instruksi ini semakin mempertegas sikap PDIP terhadap penahanan Hasto Kristiyanto, yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi hukum.
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di KPK,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Sementara, Selalu.id mencoba menghubungi terkait pasangan Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armudji ke internal PDIP Surabaya belum mengetahui apakah mereka tetap ikut retret ke Magelang
“Saya lagi cuti, ndak tahu memantau perkembangan,” salah satu tim Eri Cahyadi.
Kemudian, Humas Protokol Eri Cahyadi, Jefri mengaku bahwa dirinya sebagai ajudan sudah pisah dengan Eri Cahyadi sejak Kemarin, Kamis, 20 Februari 2025. Sebab, kepala daerah tidak boleh membawa ajudan ke Magelang.
“Saya sudah pisah kemarin, saya di Jakarta belum tahu info untuk hari ini. Ajudan ndak boleh ikut,” ujarnya saat dihubungi.
Baca Juga: Pasca Retret, Eri Cahyadi Siap Langsung Jalankan Berbagai Agenda Kerja
Editor : Ading