Jumat, 05 Jun 2026 00:45 WIB

Harapan MPR untuk Presiden dan Wapres RI Baru, Bawa Visi dan Program Pro-Rakyat

Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Ketua MPR RI Ahmad Muzani

selalu.id - Saat Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum Masa Bakti 2024-2029, atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, serta seluruh rakyat Indonesia, ia menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ahmad Muzani juga berpesan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, agar melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Pihaknya pun berharap, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro-rakyat.

"Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama, kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa," ujar Ahmad Muzani saat membuka Sidang Paripurna MPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks. Salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. "Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, Indonesia dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina.

"Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita," tutupnya sembari berpesan. 

Baca Juga: 1061 KDMP Diresmikan Prabowo, 284 di antaranya Ada di Mojokerto

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.